Minta Lokasi Bendungan Lalengrie Sesuaikan Keinginan Warga, Selle: Masalah Sosial Lebih Besar Biayanya

Rabu, 21 Oktober 2020 17:40

FAJAR.CO.ID, BONE — Komisi A dan Komisi D DPRD Sulsel melakukan peninjauan di lokasi Bendungan Lalengrie, Lappariaja, Bone Rabu (21/10/2020). Mereka mengunjungi proyek untuk memastikan aduan warga.

Ketua Komisi A DPRD Sulsel, Selle KS Dalle mengutarakan, warga pernah datang ke kantor menyampaikan sejumlah hal terkait dengan Bendungan Lalengrie, bahwa mereka tidak setuju karena tidak sesuai dengan perencanaan awal.

“Kalau fakta lapangan memang tidak sesuai karena masih banyak area persawahan yang tidak teraliri jika bangunan itu dilanjutkan. Tidak bisa dimanfaatkan air hasil dari irigasi itu secara langsung,” katanya.

Namun, masalah yang mendasar jika proyek senilai Rp21,5 miliar itu dilanjutkan maka pekerja proyek akan berhadapan dengan masalah sosial, karena warga akan menuntut ganti rugi lahan.

Sebaliknya, masyarakat akan legowo kalau proyek ini dilaksanakan sesuai keinginannya maka. Bahkan seluruh area yang terdampak tidak akan menuntut ganti rugi.

Ketua Komisi Pemenangan Pemilu Daerah (KPPD) DPD Demokrat Sulsel itu memaparkan, memang ini proyek bukan hanya konstruksi fisik yang harus selesai. Melainkan konstruksi sosial juga. “Yang terjadi konstruksi sosial tidak selesai,” ucapnya.

Menurutnya jika dipindahkan sesuai keinginan masyarakat tidak akan memunculkan masalah yang baru. Biaya yang keluar di lapangan juga belum terlalu besar. Mungkin sekitar Rp3 sampai Rp5 miliar. Itu belum seberapa jika dibanding dengan masalah sosial yang baru.

Karena masyarakat akan menuntut ganti rugi seluruh area terdampak, apalagi dua kecamatan. “Yang rugi masyarakat, yang rugi pemprov, Yang rusak citranya pak gub dan pak wagub. Konon ini proyok janji politiknya waktu kampanye,” tambahnya.

Jika masalah sosial itu biayanya besar sekali, karena tidak terprediksi. Karena, kalau direncanakan tahun ini selesai, sementara ada masalah berlarut-larut sehingga membuat molor sampai 5 tahun ke depan. Akan banyak kerugian yang timbul, dan bisa mangkrak.

“Semua itu mesti diperbaiki. Dalam mengelola pemerintahan ini budaya sipakatau mesti dikedepankan. Konstruksi sosialnya tidak tuntas ini proyek. Konstruksi fisiknya selesai itupun tidak memakai model partisifatif,” jelas Selle. (agung/fajar)

Komentar