Polemik Bendungan Lalengrie, DPRD Sulsel Minta Kontraktor Berhenti

Polemik Bendungan Lalengrie, Lappariaja terus berlanjut. Rombongan Komisi A dan D DPRD Provinsi Sulsel langsung melakukan peninjauan Rabu (21/10/2020).

FAJAR.CO.ID, BONE — Polemik Bendungan Lalengrie, Lappariaja terus berlanjut. Rombongan Komisi A dan D DPRD Provinsi Sulsel langsung melakukan peninjauan Rabu (21/10/2020).

Memang sebelumnya warga Desa Ujung Lamuru mengadu ke DPRD Sulsel sebab lokasi bendungan yang dibangun tidak sesuai dengan proposal yang diajukan warga. Aduan tersebut pun dibawa ke Rapat Dengar Pendapat (RDP).

Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Jhon Rende Mangontan menerangkan bahwa pembangunan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahtaraan masyarakat dari hasil pertanian. Tetapi kenyataannya ini tidak maksimal sehingga ada protes dari masyarakat.

Kata dia, tuntutan daei masyarakat ini yang membuat Komisi D dan Komisi A melakukan cek lapangan. “Dan setelah kami melihat langsung persoalan ini, kami suruh dulu kontraktor untuk istirahat supaya masyarakat bisa kumpulkan datanya dan pihak PUPR kumpulkan data juga dan kita akan diskusikan kembali minggu depan di Makassar,” tegasnya.

Di lokasi bendungan saat melakukan peninjauan, Zakir Sabara H Wata mempertanyakan patok yang bergeser 50 meter. “Itu permintaan pemilik sawah,” sebut Konsultan Kontraktor Bendungan Lalengrie, Nawawi.

Hal itu membuat Dekan FTI UMI menjadi geram. “Siapa? Na ada semua pemilik sawah di sini. Pembohong kau Nawawi,” tegas Zakir menunjuk.

Zakir menambahkan, pembangunan yang terjadi sekarang betul-betul tidak ada manfaatnya buat masyarakat dan bisa dibuktikan di lapangan bahwa janji seribu hektar dialiri air tidak sampai tiga hektar yang bisa di aliri air kalau pembangunan yang sekarang ini dilanjut.

KONTEN BERSPONSOR

Komentar