270 Orang Anarko Diamankan

Kamis, 22 Oktober 2020 13:32

Foto : Iwan tri wahyudi/ FAJAR INDONESIA NETWORK : Sejumlah mahasiswa dan pelajar terlibat aksi bentrok dengan aparat ke...

Akun media sosial tersebut juga kembali mengajak membuat kerusuhan kepada para pengikutnya di media sosial dalam aksi demo pada Selasa (20/10).

Terkait penanganan pascademo, Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya menemukan dua dugaan maladministrasi dilakukan oleh Polda Metro Jaya.

“Ada dua dugaan, tidak memberikan akses kepada penasehat hukum dan melampaui kewenangan ketika tidak akan memberikan SKCK kepada pelajar yang ikut demo,” kata Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya, Teguh P Nugroho.

Dikatakannya, Polda Metro Jaya tidak memberikan akses pendampingan hukum terhadap 43 orang yang tengah diselidiki pascademo 8 Oktober dan 13 Oktober 2020. Mereka hanya didampingi penasehat hukum yang disediakan Polda Metro Jaya.

Seharusnya para demonstran diberikan keleluasaan untuk memilih pengacaranya sendiri. Karenanya, akses untuk pengacara publik atau koalisi masyarakat sipil perlu diberikan.

“Keterbukaan ini juga menjadi penting karena para tersangka diduga merupakan pihak-pihak yang dianggap merusak fasilitas publik dan ditengarai dibiayai oleh pihak-pihak tertentu,” ujarnya.

Dengan keterbukaan ini, dapat diketahui apakah benar, ada pihak ketiga yang membiayai, atau ini emosi massa di lapangan, atau massa yang terorganisir dengan tujuan tertentu.

Bagikan berita ini:
6
9
4
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar