KPK Jebloskan Dua Mantan Pejabat di Jatim ke Lapas Surabaya

Kamis, 22 Oktober 2020 11:55

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. (KPK/Antara)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjebloskan mantan Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan Sanadjihitu Sangadji ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya.

Dia akan menjalani hukuman dua tahun penjara dalam kasus proyek infrastruktur pada Dinas PUPR Kabupaten Sidoardjo, Jawa Timur.

“Jaksa Eksekusi KPK Nanang Suryadi, Selasa, (20/10) telah melaksanakan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Sby tanggal 5 Oktober 2020 atas nama terpidana Sanadjihitu Sangadji yang telah berkekuatan hukum tetap dengan cara memasukkan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya di Porong untuk menjalani pidana penjara selama 2 tahun dikurangi selama berada dalam tahanan,” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (22/10).

Selain itu, mantan pejabat Kabupaten Sidoarjo itu juga dibebani pidana denda sebesar Rp 150 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan. Dia juga dibebankan pembayaran sisa uang pengganti yang harus dibayarkan sebesar Rp 100 juta sebagai hasil tindak pidana korupsi yang diterima dan dinikmati.

“Dengan ketentuan apabila tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap,maka harta bendanya akan disita oleh JPU dan dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut,” ujar Ali.

Namun jika tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 6 bulan, serta uang sejumlah Rp 200 juta yang disita KPK yang berada pada rekening penampungan KPK dirampas oleh negara dan disetorkan kepada kas negara.

Pada hari yang sama, KPK juga mengeksekusi mantan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo Judi Tetrahastoto yang juga terbukti menerima suap terkait proyek infrastruktur di Dinas PUPR Kabupaten Sidoardjo. Dia jebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya untuk menjalani hukuman 2 tahun penjara.

“Berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya No.37/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Sby tanggal 5 Oktober 2020 dengan cara memasukkan ke Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya di Porong untuk menjalani pidana penjara selama 2 tahun dikurangi selama berada dalam tahanan,” ucap Ali.

Mantan pejabat Kabupaten Sidoarjo itu juga dibebani juga kewajiban membayar denda sebesar Rp 150 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Selain itu, dia juga diwajibkan membayar uang pengganti senilai Rp 200.700.000, dengan ketentuan apabila tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya akan disita oleh JPU dan dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

“Namun dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut dipidana penjara selama 6 bulan,” pungkasnya.

Dalam kasus ini juga, Bupati Sidoarjo nonaktif, Saiful Ilah divonis tiga tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsidair enam bulan kurungan. Saiful Ilah terbukti menerima suap sebesar Rp 600 juta yang berkaitannya dengan jabatannya. Saiful Ilah juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar sebesar Rp 250 juta. Namun apabila tidak dibayarkan maka akan dipidana selama enam bulan.

Sebagai penerima suap, Saiful Ilah, Judi Tetrahastoto dan Sanadjihitu Sangadji melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (JPC)

Komentar