Ada Penghilangan Pasal di UU Cipta Kerja, Begini Respons Legislator PKS

Jumat, 23 Oktober 2020 14:11

Mardani Ali Sera (Dok.JawaPos.com)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengeluhkan adanya penghilangan pasal dan perubahan substansi, di naskah final UU Omnibus Law Cipta Kerja.

Hal ini menurut Mardani akan semakin membingungkan masyarakat. Karena sudah diketok palu saat rapat paripurna. Namun nyatanya masih ada perubahan.

“Ini kian membingungkan rakyat dan kian menurunkan kepercayaan. Ini bukan proses yang menunjukkan sikap profesional,” ujar Mardani kepada JawaPos.com, Jumat (23/10).

Ketua DPP PKS ini menilai wajar masyarakat luas sangat menolak adanya UU Omnibus Law Cipta Kerja tersebut. Karena masih adanya perubahan-perubhan substansi.

“Wajar jika publik kian bertanyan danragu,” katanya.

Mardani mendesak pimpinan DPR dan pemerintah perlu menjelaskan kenapa adanya perubahan substansi dan penghilangan pasal dalam UU Cipta Kerja tersebut.

“Pimpinan DPR dan perwakilan pemerintah mesti menjelaskan bersama apa yang terjadi,” ungkapnya.

Diketahui, ‎draf UU Omnibus Law Cipta Kerja berubah lagi dari sebelumnya 812 halaman. Kini menjadi 1.187 halaman. Hal ini pun menimbulkan pro dan kontra karena tercatat sudah enam kali adanya perubahan halaman.

‎Adapun JawaPos.com mencoba membandingkan antara draf UU Cipta Kerja 812 halaman dengan yang 1.187 halaman. Terdapat adanya penghilangan pasal dan perubahan substansi bab.

Misalnya, Pasal 46 UU Nomor 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dihapus dari naskah draf 1.187 halaman. Padahal sebelumnya ada. Adapun pasal yang hilang ini menjelaskan tentang Badan Pengatur yang bertugas mengatur distribusi, mengawasi cadangan migas, dan tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa.

Bagikan berita ini:
9
9
8
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar