Beda Pilihan Politik dengan ‘Teman Ranjang’, Ujian Loyalitas Kader Terhadap Institusinya

Jumat, 23 Oktober 2020 16:51

Ilustrasi politik ranjang. (dok JPNN)

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR– Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar 2020 bakal dihelat 9 Desember mendatang. Sebanyak 4 pasangan calon siap ‘tempur’ memperebutkan hati masyarakat.

Nomor urut 1 Mohammad Ramdhan Pomanto-Fatmawati Rusdi (ADAMA), Munafri Arifuddin- Rahman Bando (Appi-Rahman) mengantongi nomor urut 2, Syamsu Rizal-Fadli Ananda (DILAN) nomor urut 3 dan Irman YL-Andi Zunnun (IMUN) di nomor 4.

Sengitnya perang strategi dan gagasan hingga saling lapor pelanggaran tersaji jelas dan menjadi tontonan publik. Namun satu hal yang luput dari perhatian khalayak adalah tokoh-tokoh sentral di belakang para paslon yang seolah ‘terjebak’ dalam ‘politik ranjang’. Apa itu?

Istilah ini merujuk pada perkawanan politik dimulai dari pernikahan sesama politisi, orang penting dalam institusi atau organisasi kemasyarakatan.

Di Pilwalkot Makassar ada pasangan suami istri Rusdin Abdullah-Debbie Purnama yang berbeda pilihan calon. Sang suami berada di barisan ADAMA’ sementara istrinya yang merupakan Legislator Golkar Provinsi Sulsel diinstruksikan patuhi titah partainya yang harus berkontribusi memenangkan IMUN.

Ada juga pasangan Ilham Arief Sirajuddin (IAS)-Aliyah Mustika. IAS secara terang-terangan mendukung DILAN, sementara Aliyah yang merupakan politisi Demokrat diharuskan memenangkan Appi-Rahman.

Tak hanya itu, Erwin Hatta (Ketua Pemuda Pancasila Makassar) dengan Ketua PDIP Makassar Andi Suhada. Keduanya juga berbeda pilihan politik.

Pengamat Politik dari Universitas Hasanuddin (Unhas), Sukri Tamma memandang situasi politik ranjang seringkali menjadi dilema terkait dengan aspek institusi dan personal.

“Sebagai kader partai politik tertentu, tentu saja setiap kader dituntut untuk mematuhi kebijakan partainya termasuk mendukung pasangan atau kandidat yang ditetapkan oleh partai politik secara institusi,” katanya kepada fajar.co.id, Jumat (23/10/2020).

Ia kembali menjelaskan, hal ini tentu menjadi salah satu ujian loyalitas kader terhadap institusinya, dan diyakini tokoh-tokoh tersebut menyadari betul konsekuensi institusional tersebut sehingga mestinya mereka sejak awal sudah dapat menempatkan diri.

“Bahwa kemudian ada aspek pribadi di dalamnya, maka hal tersebut tentu akan menjadi urusan internal para kader tersebut atau tokoh tersebut. Apakah mereka akan tunduk pada partainya sebagai kosekuensi logis formal sebagai kader atau akan menempatkan diri dalam konteks aspek sosiologis,” urainya.

Jika pun ada aspek sosiologis yang memberi pengaruh maka hampir pasti hal tersebut tidak akan berada di permukaan, karena pada saat ini setiap kader tentu ingin menunjukkan loyalitasnya pada partainya masing-masing.

Lalu pertanyaannya, apakah para tokoh sentral ini memilih pasif atau diam dalam mensosialisasikan paslon usungan partainya?

Menurut pengamatan Sukri, mereka bukan justru pasif tapi cenderung bermain di belakang layar atau menjadi king maker dalam proses pemenangan kandidat.

“Hal ini saya kira juga bagian dari upaya para tokoh ini untuk dapat menjaga aspek etika politiknya dalam persaingan di Pilkada,” tandasnya.

Pengamat Politik Unhas, Ali Armunanto berpandangan pilihan dalam politik adalah preferensi personal seseorang, walaupun terkadang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, tetapi pada titik tertentu, pilihan politik akan murni subjektifitas.

‘Teman Ranjang’ bisa saja memiliki pilihan politik yang berbeda karena perbedaan pandangan dalam melihat politik dan pandangan itu lahir dari subjektifitas.

“Adapun perdebatan terhadap pilihan itu saya rasa adalah kearifan dari tiap pasangan untuk menyelesaikannya. Untuk total atau tidak totalnya, ini kemudian tergantung komitmen yang mereka miliki terhadap pasangan masing-masing. Apakah tiap pasangan akan memberi kebebasan untuk mengikuti pilihan politiknya secara total atau tidak. Tapi kalau kita merujuk pada profesionalisme, semestinya mereka harus total,” paparnya lugas. (endra/fajar)

Komentar


VIDEO TERKINI