Keberatan Dakwaan Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra, Hakim Diminta Menolaknya

Jumat, 23 Oktober 2020 14:23

Sidang perdana kasus surat jalan, dan dokumen palsu dengan terdakwa Djoko Tjandra yang digelar secara virtual di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Selasa (13/10/2020). Perkara yang disidangkan hari ini terkait surat jalan palsu yang digunakan Djoko Tjandra untuk terbang dari Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim), diminta untuk menolak nota keberatan atau eksepsi terdakwa kasus surat jalan palsu, Djoko Tjandra.

Jaksa menegaskan, dakwaan terhadap Djoko Tjandra sudah teliti dan cermat.

“Menolak eksepsi penasehat hukum terdakwa Joko Soegiarto Tjandra alias Joko Soegiarto alias Joko Chan bin Tjandra Kusuma,” kata Jaksa Yeni Trimulyani di PN Jaktim, Jumat (23/10).

Jaksa menegaskan, tidak ada yang salah dalam penulisan nama Djoko Tjandra. Dia menegaskan, identitas terpidana kasus hak tagih Bank Bali itu telah dituliskan secara rinci.

“Bahwa kami tidak sependapat dengan penasehat hukum terdakwa, justru identitas yang kami tuliskan dalam surat dakwaan kami merupakan ketelitian dan kecermatan kami dalam melihat identitas dari terdakwa,” tegas Jaksa Yeni.

“Hal ini dikarenakan penulisan bin pada nama Terdakwa menambah keyakinan dan kejelasan bahwa yang dihadirkan di persidangan adalah benar Joko Soegiarto Tjandra alias Joko Soegiarto alias Joe Chan yang merupakan anak dari Tjandra Kusuma (sebagaimana BAP Terdakwa), bukan Joko Soegiarto Tjandra alias Joko Soegiarto alias Joe Chan yang lain,” sambungnya.

Karenanya, Jaksa meminta majelis hakim untuk melanjutkan sidang perkara surat jalan palsu dengan terdakwa Djoko Tjandra, pada sidang pembuktian dengan menghadirkan saksi-saksi. Namun, jika majelis hakim mempunyai pendapat lain, pihaknya memohon ada putusan yang benar-benar adil.

“Melanjutkan Pemeriksaan perkara Pidana atas nama Terdakwa Joko Soegiarto Tjandra alias Joko Soegiarto alias Joko Chan bin Tjandra Kusuma. Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya,” tegas Yeni.

Sebelumnya, tim kuasa hukum Djoko Tjandra, Soesilo Aribowo menyebut, surat dakwaan Penuntut Umum tidak cermat, korektif, tidak teliti dalam menuliskan nama terdakwa. Djoko Tjandra dalam eksepsinya menyebutkan, pada bagian identitas terdakwa, Penuntut Umum menulis nama yang bukan merupakan nama Terdakwa, yakni Joko Soegiarto dan Joe Chan bin Tjandra Kusuma.

“Di bagian III Dakwaan Primair, Penuntut Umum menulis dua kali nama yang bukan merupakan nama Terdakwa,” kata Soesilo membacakan eksepsi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Selasa (20/10).

Soesilo menyebut, nama Joko Soegiarto alias Joe Chan Bin Tjandra Kusuma bukan merupakan nama kliennya. Kuasa hukum menilai, hal ini seharusnya dianggap telah terjadi error in persona dan surat dakwaan Penuntut Umum dipandang tidak cermat.

“Oleh karena itu, sudah semestinya surat dakwaan Penuntut Umum dinyatakan batal demi hukum (absolut nietig),” cetus Soesilo.

Selain itu dalam surat dakwaan, Penuntut Umum dinilai sama sekali tidak mengungkapkan fakta peristiwa keberadaan Djoko Tjandra bersama-sama dengan Anita Dewi Kolopaking dan Brigjen Prasetijo Utomo bertempat di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo Nomor 3,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

“Bahwa nama Terdakwa Joko Soegiarto alias Joe Chan sebagai bagian yang tertulis di dalam identitas surat terdakwa, tidaklah dapat disamakan atau alias dengan Joko Soegiarto. Karena Penuntut Umum sepertinya hanya berupaya untuk menyesuaikan nama barang bukti tersebut dengan nama asli Terdakwa Joko Soegiarto Tjandra,” pungkasnya.

Dalam perkara ini, Djoko Tjandra didakwa bersama-sama dengan Anita Dewi Anggraeni Kolopaking dan Brigjen Prasetijo Utomo memalsukan surat jalan untuk berbagai kepentingan. Djoko Tjandra saat itu tengah berstatus daftar pencarian orang (DPO) dalam kasus hak tagih Bank Bali sejak 2009.

“Terdakwa Joko Soegiarto Tjandra alias Joko Soegiarto alias Joe Chan bin Tjandra Kusuma bersama-sama dengan Anita Dewi A Kolopaking dan Brigjen Prasetijo Utomo telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak,” kata jaksa penuntut umum (JPU) Yeni Trimulyani membacakan surat dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Selasa (13/10).

Ketiga terdakwa didakwa melanggar Pasal 263 ayat 1 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP dan Pasal 263 ayat 2 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP. (JPC)

Bagikan berita ini:
6
1
3
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar