Pemerintah Berencana Hapus Kelas BPJS Kesehatan

Pegawai BPJS Kesehatan sedang memberikan pelayanan kepada calon peserta di Kantor BPJS Kesehatan Jl Pettarani Kamis, 2 Juli -- TAWAKKAL/FAJAR

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah berencana menghapus klasifikasi atau kelas dalam program Jaminan kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan. Iuran pun akan diatur ulang.

Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Mutaqqien mengatakan pemerintah akan menghilangkan status kelas perawatan di rumah sakit bagi peserta JKN-KIS.

Nantinya hanya ada satu layanan terstandar yang disesuaikan dengan manfaat medis, kebutuhan dasar kesehatan, dan manfaat non medis atau akomodasi.

Kelas rawat inap bagi peserta program JKN-KIS akan disamakan. Sementara untuk besaran iuran akan diatur ulang untuk menyesuaikan dengan pelayanan yang akan didapatkan.

“Kita mencoba menghilangkan kastanisasi, menjalankan amanah undang-undang bahwa setiap penduduk mendapatkan hak pelayanan kesehatan yang sama,” kata Mutaqqien dalam keterangannya pada webinar yang diselenggarakan BPJS Kesehatan, Jumat (23/10).

Dijelaskannya, DJSN bersama BPJS Kesehatan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Keuangan telah membuat ketentuan mengenai standar ruang rawat inap bagi peserta JKN-KIS.

Lebih jauh diungkapkan, sebelumnya peserta JKN-KIS terbagi menjadi peserta kelas rawat III, peserta kelas rawat II, dan peserta kelas rawat I untuk segmentasi peserta yang berbeda, ke depannya besaran iuran akan menjadi satu tarif.

“Jadi dengan manfaat yang berubah ini maka akan mengubah keberlanjutan program JKN, bagaimana kecukupan dana JKN. Selanjutnya akan muncul bagaimana tarif dari program JKN,” katanya.

KONTEN BERSPONSOR

Komentar