Penghilangan Pasal di UU Cipta Kerja, PKS: Jangan Ugal-ugalan

Foto : Iwan tri wahyudi/ FAJAR INDONESIA NETWORK

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Naskah draf UU Omnibus Law Cipta Kerja kembali berubah. Selain berubah halaman, ada penghilangan pasal dan substansi bab ‎yang diubah. Menanggapi hal tersebut, anggota DPR dari Fraksi PKS, Mulyanto, mempertanyakan kenapa setelah draf tersebut disahkan menjadi UU namun masih ada perubahan.

“Apakah boleh Pemerintah memperbaiki naskah RUU pasca pengesahan di paripurna. Ini yang masalah,” ujar Mulyanto kepada JawaPos.com, Sabtu (24/10).

Oleh sebab itu harusnya naskah tersebut sebelum disahkan di rapat paripurna disisir mana-mana yang harus diubah. Tentunya agar tidak menjadi polemik seperti sekarang ini.

“Harusnya dikerjakan secara cermat oleh Pemerintah dan DPR sebelum diketok di paripurna. Jangan ugal-ugalan,” katanya.

Mulyanto mengatakan dihilangkannya pasal tersebut karena pembahasan UU Omnibus Law Cipta Kerja tersebut terburu-buru. Sehingga mengakibatkan perubahan dalam redaksional.

“Itulah yang terjadi dibahas secara formil secara ngebut. Dokumen tidak terkonsolidasi dengan baik. Ada redaksi yang tidak tepat, substansi yang tececer termasuk typo,” ungkapnya.

Seperti diketahui, ‎draf UU Omnibus Law Cipta Kerja berubah lagi dari 812 halaman menjadi 1.187 halaman. Hal ini pun menimbulkan pro dan kontra karena tercatat sudah enam kali adanya perubahan halaman.

Selain itu terdapat adanya penghilangan pasal dan perubahan substansi bab. Pasal 46 UU Nomor 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dihapus dari naskah draf 1.187 halaman. Padahal sebelumnya ada. Pasal yang hilang ini menjelaskan tentang Badan Pengatur yang bertugas mengatur distribusi, mengawasi cadangan migas, dan tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa.

KONTEN BERSPONSOR

Komentar