Penertiban Alat Peraga Kampanye jadi Pekerjaan Tak Ada Habisnya, Bawaslu dan KPU Harus Tegas

Alat Peraga Kampanye

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Pasangan calon dan tim pemenangannya lebih senang melanggar aturan. Pemasangan alat peraga kampanye bisa jadi contohnya.

Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) sepertinya menjadi pekerjaan yang tak ada habisnya. Penyelenggara pemilu, pengawas serta pasangan calon (paslon) perlu komitmen agar APK tak menjadi sampah visual.

Hal ini dikarenakan selama masa kampanye, APK tersebar di hampir sudut mata memandang. Sebenarnya APK boleh saja dipasang. Akan tetapi, ada batasan tempat dan lokasi tertentu tak boleh.

Pengamat Politik Unhas, Sukri Tamma menyampaikan, dalam proses masa kampanye, kandidat akan terus berupaya untuk bertindak lebih daripada yang sudah diatur.

Apalagi di masa pandemi, di mana ruang untuk bertemu dan sosialisasi dibatasi. Karena itu, pilihannya, ada pada Alat Peraga Kampanye (APK) yang mereka miliki bisa disebar ke semua titik di sudut kota. “Tetapi, ternyata ada ruang perlu dipatuhi,” bebernya.

Ada titik khusus untuk pemasangan. Sehingga kandidat harus taat. “Mau tidak mau, suka tidak suka, kandidat harus memaskimalkan ruang kampanye dan titik pemasangan APK yang telah disediakan,” tegasnya.

Baginya, Pilwalkot sebagaimana proses pemilihan umum lainnya bukan sekadar memilih dan terpilih. Ada proses di dalamnya. Pemilihan yang jujur dan adil seharusnya ikut diperhatikan.

Di sisi lain ia juga mengkritik peran pengawasan dari penyelanggara pemilu yakni Bawaslu dan KPU Makassar. Kedua lembaga ini harus lebih tegas dalam menegakkan aturan. Termasuk menertibkan APK paslon.

KONTEN BERSPONSOR

Komentar