FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Ketua umum Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI), Lukman Said mengaku prihatin melihat kondisi honorer K2 yang lulus PPPK (Pegawal Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) hasil rekrutmen Februari 2019.
Saat ini banyak di antara mereka yang merasa cemas karena belum juga ada tanda-tanda pemberkasan NIP PPPK, apalagi penyerahan SK PPPK.
Sebagai wakil rakyat, Lukman bisa merasakan bagaimana kondisi psikologis honorer K2 yang lulus PPPK.
Pasalnya, waktu 20 bulan menanti NIP dan SK PPPK, bukan waktu yang pendek. Lukman sampai menanyakan kepada Ketum Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I), Titi Purwaningsih bagaimana kondisi teranyar pascaterbitnya Perpres nomor 98 tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK.
Di awal terbitnya Perpres 98 Tahun 2020, mereka bahagia dan sangat berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo.
Namun, kegembiraan itu berganti dengan kecemasan, galau, stres, dan tertekan. Mereka bertanya-tanya sampai kapan harus menunggu sementara masa pensiun sudah di depan mata.
"Subhanallah, sudah sebegitunya kah kondisi honorer K2 yang lulus PPPK? Saya sangat-sangat prihatin," kata Lukman kepada JPNN.com, Senin (26/10).
Politikus PDIP ini pun berjanji akan menanyakan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Tjahjo Kumolo kira-kira kapan 51.293 honorer K2 yang lulus PPPK diangkat secara resmi sebagai ASN.
Sebelumnya Titi Purwaningsih mengungkapkan kondisi rekan-rekannya saat ini yang penuh kegalauan dan cemas. Titi bahkan mengaku tidak bisa memberikan ketenangan lantaran belum tahu kapan petunjuk teknis (Juknis) diterbitkan.
