"Ini juknis PPPK belum turun juga. Saya enggak bisa bayangkan kalau dilewati CPNS 2019. Semua sudah pada stres, cemas, dan menangis," kata Titi.
Lambatnya regulasi pengangkatan PPPK, membuat Titi berpikir, pemerintah memang tidak menganggap honorer K2. Honorer K2 hanya seperti virus pembawa penyakit yang merugikan pemerintah.
Sebagai ketum, Titi mengaku harus memikirkan nasib honorer K2 yang belum terakomodir menjadi ASN.
Bila PPPK tahap satu selesai, perjuangan selanjutnya untuk 380 ribuan honorer K2 yang tersisa. "Saya bersuara keras bukan karena saya lulus PPPK. Saya begini demi honorer K2. Siapa sih yang enggak mau jadi PNS, cuma kalau saya tolak PPPK, apakah ada jaminan pemerintah buatkan regulasi untuk honorer K2," tuturnya.
Titi berharap pemerintah segera menyelesaikan kewajibannya menuntaskan regulasi PPPK. Dengan demikian sisa honorer K2 bisa mengikuti rekrutmen PPPK tahap berikutnya. (jpnn/fajar)
