Selain kinerja yang dinilai melempem, alasan lain adalah hasil survei yang dibeberkan oleh lembaganya.
“Survei IPR itu kinerjanya (para menteri) di bawah 50 persen (berdasarkan tingkat kepuasan publik). Jadi, seharusnya reshuffle itu ada,” pungkas Ujang. (jpnn/ruh/pojoksatu)
Suka
Komentar
Bagikan
Komentar