Survei IPO Ungkap Rapor Jokowi-Ma’ruf Merah Semua

Jokowi-Ma'ruf

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Tingkat kepuasan dan kekecewaan publik terhadap kinerja Pemerintah Joko Widodo-Ma’ruf Amin meningkat.

Itu tergambar dalam hasil survei teranyar lembaga survei Indonesia Political Opinion (IPO) yang dirilis Rabu (28/10/2020).

Dalam survei bertaujuk ‘Kinerja Kementerian/Lembaga, Peluang Reshuffle Kabinet dan Potensi Capres 2024’ itu, kekecewaan dan ketidakpuasan publik semakin meningkat.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah, dalam keterangan secara daring. Dibanding survei Juli 2020, kekecewaan kepada Presiden meningkat dari 33,5 persen menjadi 51 persen.

“Begitu halnya dengan wapres (KH Ma’ruf Amin), dari 42,5 persen responden menyatakan tidak puas, meningkat menjadi 67 persen,” ungkapnya dikutip dari JPNN.

Dedi menjelaskan, faktor paling berpengaruh terhadap kekecewaan presiden dan wapres adalah kepemimpinan 75 persen dan keberpihakan pada rakyat 71 persen.

Lalu integritas atau ketepatan janji 66 persen, koordinasi antarlembaga 69 persen, dan empati atau aspiratif 53 persen.

Dari beberapa faktor tersebut, kepemimpinan adalah hal yang paling banyak disoroti publik.

Disebutkan bahwa publik menilai terlihat benar KH Ma’ruf Amin seolah-olah tidak terlibat di dalam kebijakan-kebijakan hal yang sifatnya memgemuka ke publik.

“Jadi lebih banyak memperlihatkan one man show kira-kira,” ungkapnya.

Ketidakpuasan publik juga terlihat pemerintah di bidang ekonomi yang terlihat dari akumulasi respons buruk (51 persen) dan sangat buruk (6 persen) mencapai 57 persen.

Sementara, respons positif hanya mampu menyerap 43 persen. Menurutnya, kekecewaan publik atas kondisi ekonomi ini dipengaruhi beberapa hal.

Di antaranya persepsi mahalnya harga bahan pokok (58 persen), sulitnya mencari pekerjaan (44 persen).

Lalu sulitnya melakukan transaksi perdagangan atau jual beli (38 persen) dan pengaruh lain (34 persen).

Dedi menambahkan di bidang penegakan hukum, ketidakpuasan publik mencapai 64 persen.

“Angka ini menjadi yang tertinggi dari bidang lain,” tegasnya.

Menurutnya, beberapa faktor yang memengaruhi penilaian publik adalah buruknya pemberantasan korupsi (62 persen), lemahnya independensi penegak hukum (56 persen).

Kemudian ancaman kebebasan berpendapat (52 persen), kualitas kebijakan (48 persen), dan faktor lain (36 persen).

Di sisi lain, performa pemberantasan korupsi menjadi pemantik terbesar buruknya bidang penegakan hukum.

Terlebih kurun periode survei berbagai persoalan korupsi makin menguat.

Dia mengatakan bidang politik dan keamanan juga mendapat respons kepuasan lebih rendah dibanding ketidakpuasan, hanya 49 persen menyatakan puas.

Yang memengaruhi persepsi publik terkait kondisi politik dan keamanan adalah kebebasan berbeda pendapat (49 persen).

Lalu kriminalitas (45 persen), perasaan aman (41 persen), ketertiban umum (36 persen), dan pengaruh lainnya (31 persen).

Selanjutnya bidang sosial dan humaniora, persepsi publik berbagi angka ketidakpuasan tercatat sebesar 50 persen.

Beberapa faktor yang memengaruhi persepsi publik terkait kondisi sosial, politik dan humaniora adalah Pengelolaan toleransi (51persen), konflik sosial (46 persen), kesejahteraan (45 persen), keadilan (38 persen), dan hal lainnya (27 persen).

“Secara umum klaster sosial mendapat penilaian baik, meskipun setara dengan tidak baiknya. Pemerintah terbantu dengan program-program bantuan selama pandemi, dan itu mendapat respons positif di masyarakat,” ungkap Dedi.

Untuk diketahui, Survei ini dilakukan 12-23 Oktober 2020 dengan menggunakan metode purposive sampling dilakukan terhadap 170 orang pemuka pendapat (opinion leader) yang berasal dari peneliti Universitas, lembaga penelitian mandiri, dan asosiasi ilmuwan sosial/perguruan tinggi.

Sementara survei terhadap massa pemilih nasional dilakukan dengan metode multistage random sampling terhadap 1.200 responden di seluruh Indonesia.

Survei ini memiliki margin of error dalam rentang 2,9 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.(jpnn/pojoksatu/fajar)

Komentar


KONTEN BERSPONSOR