Rekomendasi lainnya, KPAI juga mendorong Pemda Tarakan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), serta P2TP2A Tarakan untuk memberikan layanan rehabilitasi psikologi pada ibu maupun saudara kandung korban jika dibutuhkan.
Hal ini harus diawali dengan asesmen psikologi oleh psikolog. Terakhir, KPAI pada November nanti akan menyelenggarakan rapat koordinasi nasional untuk membahas hasil pengawasan bidang pendidikan selama pandemi Covid-19, mulai persoalan PJJ sampai persiapan membuka sekolah.
"Rakornas ini akan melibatkan seluruh stakeholder pendidikan, Kemendikbud, Kemenag, KPPPA termasuk perwakilan sekolah," tandas ketua Dewan Pengawas Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) ini. (jpnn/fajar)
