Merasa Jadi Kelinci Percobaan, Hanif: Saya Curiga Ini Trik Pemerintah Singkirkan Honorer K2

Ilustrasi-- para honorer yang berjuang untuk mendapatkan status PNS atau PPPK-- (jpnn/jawapos.com)

FAJAR.CO.ID — Pengumuman kelulusan CPNS 2019 hari ini menjadi tanda tanya dan kekhawatiran besar bagi honorer K2. Apalagi, tahapan selanjutnya adalah pembekasan NIP para CPNS hasil seleksi 2019.

Ada potensi terbitnya NIP CPNS 2019 lebih cepat dibanding NIP PPPK hasil seleksi Februari 2019.

Ketua Honorer K2 Kabupaten Kuningan yang tergabung dalam Komunikasi PPPK (Pegawal Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) Nasional, Hanif Darmawan, mengungkapkan kesedihannya.

Pasalnya, ada sejumlah masalah terkait PPPK, baik aturan teknis turunan Perpres Nomor 98 Tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan PPPK. Juga masalah formasi yang disebut banyak yang tidak sesuai dengan kebutuhan instansi yang bersangkutan.

“Luar biasa, dua kali honorer K2 disalip. Tahun 2019 disalip CPNS 2018, selanjutnya tahun ini disalip CPNS 2019,” kata Hanif kepada JPNN.com, Jumat (30/10). Dia menilai, honorer K2 hanya dijadikan kelinci percobaan pemerintah dalam menerapkan kebijakan soal PPPK.

Ketidakmampuan pemerintah mengurus PPPK, lanjutnya, membuat honorer K2 yang jadi korban.

Kejadian ini menimbulkan tanya, apakah pemerintah benar-benar serius menyelesaikan masalah honorer K2.

Sebelumnya, sejumlah pejabat pemerintah mengatakan bahwa pengangkatan honorer K2 yang lulus PPPK lebih cepat dari CPNS. Ternyata semuanya meleset, honorer K2 ditinggalkan terus.

“Regulasi yang serampangan akibatnya ya begini ini. Saya curiga ini trik pemerintah untuk menggiring honorer K2 menjadi tenaga outsourcing agar mudah disingkirkan,” terangnya.

KONTEN BERSPONSOR

Komentar