Respons Pidato Pompeo di Indonesia, Tiongkok: Kami Teguh Mendukung Perjuangan Rakyat Palestina

Jumat, 30 Oktober 2020 15:07

Menlu AS Mike Pompeo menjadi pembicara dalam dialog dengan GP Ansor di Jakarta, Kamis (29/10/2020). Foto: ANTARA FOTO/Ga...

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah Tiongkok langsung merespons pidato Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Michael Pompeo, di hadapan warga Nahdlatul Ulama (NU) di Jakarta kemarin, Kamis (29/10).

Dalam pernyataannya, Kedutaan Besar Tiongkok untuk Indonesia menegaskan bahwa Negeri Tirai Bambu menjunjung tinggi hak-hak umat beragama, serta hak asasi lainnya.

“Konstitusi Tiongkok melindungi kebebasan beragama segenap warganya, juga hak-hak sah dari semua etnik minoritas. Hak asasi rakyat semua etnik di Xinjiang sepenuhnya terjamin,” kata Duta Besar China untuk Indonesia Xiao Qian lewat pernyataan tertulis.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pompeo menyebut Partai Komunis Tiongkok sebagai ancaman terbesar bagi kebebasan umat beragama.

Anak buah Donald Trump itu juga menuding Tiongkok melanggar hak asasi muslim Uighur di Xinjiang, termasuk melakukan sterilisasi, penahanan paksa, serta memaksa mereka makan daging babi.

Tidak lama setelah pertemuan antara Pompeo dengan warga NU, Dubes Xiao Qian menegaskan bahwa Tiongkok merupakan sahabat tulus bagi dunia muslim.

“Kami senantiasa teguh mendukung perjuangan rakyat Palestina,” ujar dia.

Xiao pun mengingatkan bahwa Pemerintah Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump telah mengeluarkan Muslim Ban alias larangan bagi muslim untuk masuk Negeri Paman Sam tersebut.

“Pemerintah Amerika juga mengabaikan hak dan kepentingan legal Palestina dalam konflik dengan Israel, membangkitkan revolusi berwarna di sejumlah negara muslim, meluncurkan perang proksi, dan bahkan melakukan serangan langsung terhadap negara lain,” ujar Dubes Xiao.

Ia melanjutkan kebijakan luar negeri AS justru jadi penyebab ketidakstabilan, konflik, perpecahan, dan penderitaan berkepanjangan bagi dunia muslim.

Terkait isu di Xinjiang, seorang pengurus Nahdlatul Ulama mengatakan banyak informasi mengenai keadaan masyarakat Muslim Uighur bias karena terjebak oleh konflik AS dan Tiongkok.

Menurut dia, seluruh pihak, salah satunya masyarakat Muslim di Indonesia, membutuhkan akses informasi yang independen dan bebas dari konflik kepentingan.

“Yang kita butuhkan sekarang adalah akses terhadap informasi yang faktual, dan kami menuntut semua pihak, Amerika maupun China, untuk jujur dalam hal ini,” kata Katib ‘Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf, Kamis (29/10).

Ia menekankan NU tidak akan diam jika ada bukti pelanggaran HAM terhadap masyarakat Muslim Uighur di Xinjiang. (ant/jpnn/fajar)

Bagikan berita ini:
1
5
5
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar