Dakwaan KPK ke Nurhadi, Gratifikasi Lalu TPPU

Mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi (tengah) usai menjalani pemeriksaan perdana sebagai saksi untuk menantunya Resky, Rabu (10/6/2020). Nurhadi menjadi tersangka pasca ditangkap penyidik KPK terkait kasus suap dan gratiifikasi pengurusan kasus di Mahkamah Agung (MUHAMAD ALI/JAWAPOS)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang untuk menjerat eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU). Saat ini, Nurhadi telah didakwa menerima suap dan gratifikasi terkait pengurusan perkara di MA 2011-2016.

“Iya memang sejak awal diarahkan menerapkan TPPU,” ujar Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango saat dihubungi, Jumat (30/10).

Nawawi mengatakan KPK berpacu pada waktu untuk menyelesaikan perkara ini lantaran terbentur masa penahanan Nurhadi. Maka dari itu, pihaknya memutuskan untuk memproses dugaan suap dan gratifikasi yang dilakukan Nurhadi terlebih dahulu.

“Hanya memang kemarin dipisah dari perkara suap yang telah dilimpahkan ke pengadilan karena hitung-hitungan dalam soal argo masa penahanan,” kata Nawawi.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Juru Bicara bidang Penindakan KPK Ali Fikri mengatakan, pihaknya telah mengantongi sejumlah bukti ihwal dugaan TPPU yang dilakukan Nurhadi. Bukti-bukti tersebut, kata Ali, saat ini masih ditelaah untuk ditentutkan unsur pidana asalnya atau predicate crime.

“Terkait penerapan pasal TPPU, beberapa bukti petunjuk sudah kami kumpulkan, namun lebih dulu akan ditelaah lebih lanjut terutama terkait dengan unsur tindak pidana asal atau predicate crime dalam kasus tersebut,” kata Ali.

Untuk diketahui, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK mendakwa mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono, menerima suap sebesar Rp45.726.955.000 dan gratifikasi senilai Rp37.287.000.000.

KONTEN BERSPONSOR

Komentar

Saksikan video berikut: