Misteri Pasal 46 di UU Cipta Kerja, Begini Respons Demokrat dan PKS

Sabtu, 31 Oktober 2020 10:40

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman.

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Naskah omnibus law Undang-undang Cipta Kerja kembali menjadi sorotan. Sebabnya, Sekretariat Negara mengubah naskah akhir yang diserahkan oleh DPR kepada Istana dari 812 halaman menjadi 1.187 halaman.

Tak hanya perubahan jumlah halaman, ada beleid yang hilang dalam naskah terbaru yaitu Pasal 46 soal Minyak dan Gas. Pasal ini masih ada dalam naskah 812 halaman yang diserahkan oleh DPR kepada Sekretariat Negara.

Pasal 46 sendiri berisi Badan Pengatur yang bertugas mengatur distribusi, mengawasi cadangan migas, dan tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa.

Hilangnya pasal 46 ini pun menguatkan dugaan bahwa penyusunan aturan ini serampangan. Sebab, Badan Legislasi DPR tidak pernah menyetujui pasal ini masuk ke UU Cipta Kerja. Artinya, pasal tersebut tetap ada saat DPR mengesahkan omnibus law dan bahkan maju ke Istana.

Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat ikut menanggapi polemik pasal 46 tersebut. Menurutnya, Setneg tak bisa menambah dan mengurangi pasal dalam draft UU yang telah disahkan di rapat paripurna DPR apapun alasannya.

Bagikan berita ini:
10
10
1
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar