FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Ketum Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) Titi Purwaningsih mengeluhkan posisinya yang makin terjepit.
Di saat peserta CPNS yang dinyatakan lulus tengah menyiapkan berkas untuk penetapan NIP, 51.293 PPPK (Pegawal Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dari honorer K2 meratapi nasibnya.
Setiap harinya Titi harus menjawab pertanyaan rekan-rekannya soal kapan NIP dan SK PPPK diterbitkan. Titi makin merasa bersalah karena harapannya agar masalah honorer K2 terselesaikan secara bertahap lewat PPPK meleset.
Lantaran prosesnya yang panjang dan berliku.
"Saya merasa sangat bersalah kalau sudah begini. Teman-teman hanya melihat saya. Kalau saya ikut tes PPPK berarti hanya di situ peluang bagi honorer K2 usia di atas 35 tahun," kata Titi kepada JPNN.com, Minggu (1/11).
Namun, ketika prosesnya berjalan alot, Titi merasa kesal juga karena sepertinya pemerintah mempermainkan honorer K2. Mereka dipaksa ikut tes PPPK tetapi kemudian ditelantarkan.
Titi yakin, regulasi berbelit-belit hanya alasan pemerintah untuk mengulur-ulur waktu pengangkatan PPPK dari honorer K2.
Dengan data yang dimiliki pemerintah, sudah bisa dilihat berapa jumlah honorer K2 yang posisinya kritis mendekati usia pensiun.
"Saya bukannya berburuk sangka pada pemerintah tetapi sepertinya pengangkatan PPPK diulur-ulur agar makin banyak honorer K2 yang pensiun atau mendekati masa pensiun. Inikan pemufakatan jahat dan benar-benar zalim," cetusnya.
Titi juga mempertanyakan berbagai statement pemerintah yang seolah-olah serius memperjuangkan nasib honorer K2. Nyatanya, masuk ke bulan 21 tanda-tanda pemberkasan NIP PPPK belum juga tampak.
Pemerintah dinilai bermain kata-kata untuk meredam emosi honorer K2. Walaupun informasi yang diberikan sudah membohongi honorer K2.
"Mana itu janji mau dahulukan PPPK, faktanya disalip CPNS juga kan. Kenapa pemerintah selalu membuai honorer K2 dengan janji-janji palsu," serunya.
Kalau alasannya formasinya tidak sesuai dengan pendidikan honorer K2 kenapa sejak awal tidak dipikirkan tu. Honorer K2 malah disuruh daftar seleksi PPPK, begitu lulus dibiarkan.
"Honorer K2 hanya jadi boneka politik. Kalau ada maunya, kami dirayu-rayu, dijanjikan macam-macam. Giliran kepentingannya tercapai, honorer K2 dicampakkan. Tindakan yang sangat kejam. Kami tidak dipandang manusia, tetapi boneka," tandasnya. (jpnn/fajar)
