Umumkan UMP Naik 2 Persen, Kadisnakertrans: Asal Jangan di Bawahnya

Minggu, 1 November 2020 10:12

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Darmawan Bintang -- fajar

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR– Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Darmawan Bintang mengatakan 24 Kabupaten Kota kini harus mengikuti penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang naik hingga 2 persen.

“UMP kalau sudah ditetapkan bersifat wajib, sehingga setiap kabupaten kota harus ikut dengan keputusan itu,” kata Darmawan.

Ia menyebut Pemerintah Kabupaten Kota dapat menaikkan Upah Minimum Provinsi, sesuai dengan kondisi perekonomian masing-masing setiap daerah.

“Bisa lebih tinggi dari 2 persen asalkan mereka mampu dan itu ditetapkan oleh pemerintah setempat dan mereka kan punya dewan perubahan jadi silahkan diubah, asalkan jangan di bawah 2 persen,” ungkapnya.

Sebelumnya diketahui Gubernur Sulawesi Selatan telah mengumumkan UMP Sulawesi Selatan tahun 2021 naik 2 persen. Pada tahun 2020 UMP yang diterima karyawan sebanyak Rp3.103.800 dan tahun 2021 bertambah menjadi Rp. 3.165.876. penetapan itu berlaku per 1 Januari 2021 mendatang.

“Jadi keputusan ini berdasarkan keputusan dewan perubahan dan telah disepakati bersama pengusaha dan serikat buruh. Diharapkan baik buruh maupun pengusaha bisa mensosialisasikan bahwa inilah angka yang terbaik untuk mereka,” harap Darmawan Bintang.

Meski begitu, ia menjelaskan saat pertemuan yang digelar serikat buruh, pengusaha dan stakeholder lingkup Pemprov Sulsel dalam membahas kenaikan UMP tersebut secara tertutup, sempat terjadi perdebatan yang akhirnya menetapkan angka 2 persen tersebut.

Komentar


VIDEO TERKINI