Ketika Negara jadi Perusahan dan Presiden di Bawah Menteri

Senin, 2 November 2020 11:06

Adian Napitupulu

Adian Napitupulu

Mendengar talkshow Erick Thohir dan Karni Ilyas di salah satu chanel you tube terbaru membuat saya kaget luar biasa dan mengelus dada berkali kali.

Dalam pernyataannya di menit ke 11 detik ke 20, Erick Thohir menyampaikan keinginanan agar nanti Kementrian BUMN tidak lagi menerima dana dari APBN tapi cukup 1% dari pembagian Deviden. Menurut saya ini pernyataan berbahaya yang bisa merubah negara menjadi Perusahaan yang di biayai oleh laba usaha semata mata.

Ini bukan pernyataan main main, ini pernyataan yang keluar dari mulut seorang menteri yang tentunya tidak bisa dianggap remeh karena terkait dengan konstitusi dan Ideologi negara.

Baiknya Erick Thohir mempelajari bahwa mengelola negara itu bukan hanya sekedar berapa angka uang tapi di dalamnya ada mekanisme konstitusi dan kontrol melalui Parlemen sehingga penentuan anggaran kementerian juga harus persetujuan DPR dan Pemerintah bukan main asal ambil 1% laba BUMN.

Negara bisa mendapatkan uang dari berbagai sumber, bisa deviden BUMN, Pajak dan sebagainya. Semua uang itu tidak serta merta bisa di comot begitu saja karena penggunaanya akan di atur melalui APBN yang di buat bersama oleh DPR dan Pemerintah lalu menjadi UU dan berikutnya DPR di beri kewenangan juga untuk mengawasi penggunaan anggaran itu. Mekanisme ini tidak bisa di langgar walaupun Deviden BUMN berjuta juta kali lipat dari APBN.

Komentar