Arief Wicaksono: Politik Dinasti Ujungnya Pasti Korupsi

Selasa, 3 November 2020 19:14

Diskusi politik

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Politik Dinasti terus bergulir sejak keran pilkada langsung dibuka. Imbasnya memiliki daya rusak yang besar terhadap semangat good governance karena cenderung koruptif.

Demikian simpulan dari empat pengamat politik terkait praktik politik dinasti di Pilkada. Di Sulselbar, dua daerah dihiasi paslon dinasti yakni Andi Ilham Zainuddin – Rismayani Syamsuddin (AIZ-Risma) di Kabupaten Pangkep, Sulsel dan paslon Yaumil Ambo Djiwa – Herny Agus (YES) di Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat.

Seperti diketahui, Bupati Pasangkayu, Agus Ambo Djiwa mendorong kakak kandung dan istrinya berpasangan di Pilkada. Di Pangkep, Bupati Syamsuddin Hamid mendorong ipar dan istrinya berpasangan.

Pengamat politik dari Universitas Bosowa (Unibos), Dr Arief Wicaksono misalnya. Ia menyampaikan politik oligarki rentan berujung korupsi. Pengamatannya, tidak ada kekuasaan yang melibatkan anggota keluarga yang ujungnya bukan korupsi. “Karenanya politik dinasti ujungnya pasti korupsi,” kata Arief, Selasa, 3 November.

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unibos ini menyampaikan ketika oligarki mewujud di Pilkada, tujuan utamanya adalah penguasaan sumber daya. Sebab sumber daya apapun bentuknya sangat dibutuhkan dalam menjalankan strategi politik. Diapun mengkritik parpol yang dinilai tidak ketat menjaring bakal calon dalam konstalasi di daerah tersebut.

Pengamat politik dari Universitas Hasanuddin, Dr Hidayat Muallim sependapat. Menurutnya politik dinasti kontraproduktif terhadap semangat demokrasi yang sehat. Sayangnya karena pilkada bukannya mengurangi oligarki politik, malah memperkuat politik dinasti.”Padahal secara prinsip substansi demokrasi, politik dinasti cenderung kontraproduktif karena sarat KKN (korupsi kolusi dan nepotisme),” tegas Hidayat.

Komentar