ASN Tak Netral, Gubernur Berikan Sanksi Penundaan Gaji

ILUSTRASI. ASN

FAJAR.CO.ID, NTB — Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkieflimansyah telah menindaklanjuti rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dengan memberikan sanksi berupa pernyataan terbuka dan penundaan kenaikan gaji berkala terhadap sejumlah ASN yang diduga terlibat dalam Pilkada Serentak 2020.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Muhammad Nasir seperti dilansir dari Antara di Mataram mengatakan, Pemprov NTB berkomitmen tinggi mewujudkan integritas dan netralitas ASN dalam setiap perhelatan Pilkada. Komitmen tersebut, ditunjukkan dengan respons cepat Gubernur NTB menindaklanjuti rekomendasi KASN terkait adanya dugaan keterlibatan sejumlah ASN dalam Pilkada 2020.

Berdasar rekomendasi KASN, terdapat 10 ASN lingkup Pemprov NTB yang diduga terlibat dalam politik praktis. Gubernur selaku PPK diminta memberikan pembinaan dan sanksi tegas, mulai dari hukuman disiplin hingga sanksi moral berupa pernyataan secara terbuka.

”Seluruh rekomendasi KASN telah ditindaklanjuti jauh hari sebelum terbitnya surat Mendagri. Itu sudah dijawab semuanya. Hanya mungkin Kemendagri belum sesuaikan dengan apa yang sudah kami tindak lanjuti,” ujar Nasir.

Nasir menyatakan, rekomendasi KASN tersebut sudah diterima sekitar 11 hari lalu dan itu sudah ditindaklanjuti semua. Bahkan surat Mendagri yang dimaksud hingga sekarang secara fisik belum diterima.

”Suratnya hingga saat ini belum kami terima. Tetapi kami memastikan bahwa ASN lingkup Pemprov NTB berusaha kami jamin netralitasnya,” terang Nasir.

Komentar


KONTEN BERSPONSOR