Pangkas Birokrasi Pemerintah, The Right Time jadi Salah Satu Acuan Penilaian

Selasa, 3 November 2020 09:20

Kepala Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Selatan, Imran Jausi

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR– Kepala Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Selatan, Imran Jausi menjelaskan dalam memangkas birokrasi pemerintahan tidak hanya dinilai dari sisi the right man in the right place atau menempatkan sesuai keahlian.

Melainkan, saat ini ada tambahan yaitu the right time atau sesuai waktu (masa jabatan).

Setiap pelantikan yang digelar Pemerintah Provinsi, kata dia, bertujuan untuk membentuk postur birokrasi yang ideal. Proses mutasi juga merupakan bagian dari penyegaran organisasi untuk mencari keseimbangan yang baik.

“Kita akan bergerak mencari titik stabil. Kalaupun ada yang cukup lama kita lantik, ada yang belum lama kita lantik itu bagian dari penyesuaian,” jelas mantan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sulsel itu.

Misalnya, Andi Bakti yang telah menjabat kurang lebih 10 hingga 11 tahun sebagai Kadis Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan, Sulkaf S Latif dengan masa jabatan 4 tahun 2 bulan. Begitu juga dengan pejabat lainnya.

“Ini lah aturan yang mengatakan 2-5 tahun, jadi pada 2 sampai 5 tahun itu adalah masalah dimana ideal ASN untuk melakukan sebuah pergerakan, untuk berpindah dan mendapatkan tantangan baru agar tidak berada dalam zona nyaman terus,” ujarnya.

Sebelumnya diketahui, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melantik sebanyak 175 pejabat yang dilantik, terdiri dari 7 pejabat eselon II, 53 eselon III, dan115 eselon IV, Senin (2/11/2020) kemarin.

Komentar