PKS Tetap Ngotot Tolak UU Omnibus Law Cipta Kerja

Selasa, 3 November 2020 15:44

PERJUANGAN HAK: Sejumlah buruh dan mahasiswa berunjuk rasa memprotes omnibus law di Patung Kuda, Monas, Jakarta, (28/10). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi meneken Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja. UU tersebut diberi nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Bukhori Yusuf mengatakan bahwa kendati sudah ditandatangani oleh Presiden Jokowi, namun partainya tetap menolak UU Cipta Kerja tersebut. ‎”PKS tetap konsisten dengan pandangannya yang 5 Oktober lalu (Menolak UU Cipta Kerja-Red),” ujar Bukhori kepada JawaPos.com, Selasa (3/11).

Anggota Komisi VIII DPR ini memastikan, PKS tetap bersama rakyat Indonesia yang menolak UU Cipta Kerja tersebut. “Agar masyarakat semakin paham tentang politik undang-undang dengan memberikan cara yang benar,” katanya.

Namun meskipun menolak, ‎Bukhori mengakui pihaknya belum berencana melakukan legislative review. PKS masih memikirkan cara lain.

“Itu belum menjadi agenda PKS, karena masih banyak jalan lain‎,” ungkapnya.

Adapun, RUU Omnibus Law Cipta Kerja disahkan DPR dan pemeritah dalam rapat paripurna pada Senin (5/10) lalu.

Bagikan berita ini:
9
3
2
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar