Presiden Resmi Teken UU Ciptaker, Bukhori: Barang Cacat Kok untuk Rakyat?

  • Bagikan

FAJAR.CO.ID, JAKARTA-- Presiden Jokowi secara resmi telah meneken UU Cipta Kerja pada Senin (2/11). Salinan UU Cipta Kerja setebal 1.187 halaman tersebut telah resmi diunggah di situs Setneg.go.id sehingga bisa diakses publik.

Anggota Baleg Fraksi PKS, Bukhori Yusuf angkat bicara terkait hal tersebut. Menurutnya, keputusan Presiden untuk menandatangani Undang-undang, yang kemudian diberi nomor sehingga menjadi UU Nomor 11 Tahun 2020, tersebut tidak lepas dari unsur gegabah. Pasalnya, dalam UU yang sudah terlanjur diteken tersebut, Fraksi PKS masih menemukan kejanggalan.

“Pasal 6 semestinya merujuk pada Pasal 5 ayat (1) sebagaimana dinyatakan dalam redaksionalnya. Namun, rujukan sebagaimana di maksud di Pasal 6 tidak ada, karena di Pasal 5 tidak memiliki ayat sama sekali. Lalu, maksudnya merujuk kemana?,” ungkapnya di Jakarta, Selasa (3/11/2020).

Sebagai informasi, berikut redaksional pasal yang janggal tersebut;

Pada Pasal 5 berbunyi:

"Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi bidang hukum yang diatur dalam undang-undang terkait."

Sedangkan di Pasal 6 berbunyi:

"Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:
a. penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko;
b. penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha;
c. penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor; dan
d. penyederhanaan persyaratan investasi.

Anggota Komisi VIII ini menegaskan, temuan tersebut semakin menguatkan fakta bahwa proses penyusunan UU Cipta Kerja sangat bermasalah. Penyusunan RUU yang dilakukan secara tergesa-gesa berakibat pada pembentukan produk hukum yang cacat.

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan