Restrukturisasi Kredit Sebagai Terobosan OJK di Tengah Pandemi

Rabu, 4 November 2020 14:58

Penyempurnaan Regulasi

Peraturan OJK (POJK) Nomor 11 /POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 patut diapresiasi sebagai sebuah terobosan. Regulasi ini memberikan ruang yang besar bagi masyarakat untuk bernapas di tengah kondisi ekonomi yang terjun bebas sejak kuartal kedua 2020.

Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah memastikan Indonesia sudah masuk jurang resesi. Pada posisi ini, OJK sesungguhnya sangat diperlukan perannya. Kehadiran OJK dalam menata dan menjaga stabilitas jasa keuangan sangat urgen agar kondisi perekonomian nasional segera pulih dimana pada kuartal ke ketiga tahun ini sudah menunjukkan ada perbaikan, meski masih mengalami kontraksi.

Maka, tidak salah, Deputi Komisioner Humas dan Logistik OJK, Anto Prabowo kepada Fajar Indonesia Network (FIN) menegaskan pihaknya saat ini fokus pada tugas dan fungsi OJK.  Terlebih, negara sedang membutuhkan upaya penanganan Covid-19.

Kendati demikian, POJK Nomor 11/2020 perlu penyempurnaan. Khususnya dalam memberikan definisi yang jelas tentang restrukturisasi dan batasan pelaksanaannya. Perlu adanya penekanan tentang mekanisme pemberian restruktrukrisasi dan tidak diberikan sepenuhnya kewenangan kepada pihak perbankan atau perusahaan pembiayaan untuk mengambil keputusan terkait relaksasi restrukturisasi kredit ini.

Termasuk perlu diatur tentang mekanisme restrukturisasi agar lebih efektif. Sebab, saat ini kesan restrukturisasi kredit hanyalah penundaan kewajiban debitur yang berarti perpanjangan tenor atau jangka waktu pelunasan. Bahkan, tidak ada jaminan, adanya perbankan atau lembaga pembiayaan justru memberikan beban-beban tambahan pada debitur yang mengajukan restrukturisasi kredit. Kondisi ini perlu menjadi perhatian OJK, dalam penyempurnaan POJK Nomor 11 Tahun 2020.     

Komentar