Restrukturisasi Kredit Sebagai Terobosan OJK di Tengah Pandemi

Rabu, 4 November 2020 14:58

Oleh: Muhammad Arman

Wartawan FAJAR Makassar

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana rilis resminya di awal November 2020 memastikan akan memperpanjang program relaksasi restrukturisasi kredit atau pembiayaan dan/atau dana lain per Maret 2021 hingga Maret 2022.

Kebijakan lanjutan ditempuh berdasarkan hasil evaluasi realisasi restruktrurisasi yang dinilai sudah mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat terdampak pandemi Covid-19.

Setidaknya, ini merujuk pada data yang dikeluarkan OJK pada awal Oktober 2020 menunjukkan akumulasi realisasi restrukturisasi kredit/pembiayaan sektor perbankan mencapai 7,38 juta debitur (Rp884,5 triliun). Kemudian sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebanyak 5,82 juta (Rp380,6 triliun) per 7 September 2020.

Adapun perusahaan pembiayaan, realisasinya hingga 4,59 juta kontrak restrukturisasi (168,74 triliun per 22 September 2020), Bank Wakaf Mikro Rp4,5 miliar per Agustus 2020, dan Lembaga Keuangan Mikro 26,4 miliar per Agustus 2020.

Dengan melihat angka penerimaan publik tersebut, maka kebijakan restrukturisasi sesungguhnya bisa menjadi kekuatan dalam menjaga stabilitas sektor jasa keuangan dan menekan meningkatnya kredit macet atau Non Performing Loan (NPL). Maka, tidak heran OJK memutuskan untuk melanjutkan program ini.

Apalagi, kebijakan ini merupakan bentuk sinergitas OJK dengan Pemerintah dan perbankan untuk mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagai dampak dari pandemi Covid-19 yang belum bisa dipastikan kapan akan berakhir.

Bahkan, Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso menyebut, situasi saat ini unpredictable sehingga yang harus dilakukan adalah menyiapkan rencana-rencana yang bersifat pre-emprive, forward looking atau extraordinary yang diperkuat sinergi kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia dalam menopang lembaga jasa keuangan dan pelaku usaha agar bisa tetap beraktivitas di tengah pandemi.

Tentu dengan berbagai catatan melihat respons masyarakat, dunia usaha, UMKM, dan debitur. Hal ini menjadi penting sebagai upaya penyempurnaan program agar ke depan penerapannya jauh lebih efektif dan benar-benar bisa dimanfaatkan masyarakat.

Terlebih, Pemerintah sudah melakukan berbagai langkah konstruktif dan terencana seperti stimulus fiskal, subsidi bunga dan penempatan dana perbankan, Jaring Pengaman Sosial (JPS), bantuan upah dan insentif perpajakan. Kehadiran OJK dalam mensinergikan kebijakan pemerintah serta kebijakan Bank Indonesia (BI) sangat vital. Termasuk melakukan evaluasi dan monitoring program PEN mulai dari pusat hingga daerah.

Pada gilirannya, fokus OJK sebagaimana yang telah dicanangkan benar-benar bisa dijalankan. Yakni efektivitas penanganan pandemi, membuka aktivitas ekonomi bertahap degan protokol kesehatan, penerapan tiga T (Testing, Tracing, dan Treatment) untuk mencegah penyebaran, menerapkan kebijakan relaksasi lanjutan, konsolidasi indusri jasa keuangan untuk meningkatkan daya saing, dan percepatan adobsi teknologi.

Kemudian, penyempurnaan ekosistem digitalisasi keuangan, menggerakkan ekonomi daerah dengan memperluas akses keuangan, memperpanjang kebijakan relaksasi restrukturiasi, koordinasi dengan pelaku usaha dan asosiasi dalam meningkatkan demand masyarakat, dan senergi dengan pemerintah menggerakkan sektor korporasi dan konsumsi.

Penyempurnaan Regulasi

Peraturan OJK (POJK) Nomor 11 /POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 patut diapresiasi sebagai sebuah terobosan. Regulasi ini memberikan ruang yang besar bagi masyarakat untuk bernapas di tengah kondisi ekonomi yang terjun bebas sejak kuartal kedua 2020.

Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah memastikan Indonesia sudah masuk jurang resesi. Pada posisi ini, OJK sesungguhnya sangat diperlukan perannya. Kehadiran OJK dalam menata dan menjaga stabilitas jasa keuangan sangat urgen agar kondisi perekonomian nasional segera pulih dimana pada kuartal ke ketiga tahun ini sudah menunjukkan ada perbaikan, meski masih mengalami kontraksi.

Maka, tidak salah, Deputi Komisioner Humas dan Logistik OJK, Anto Prabowo kepada Fajar Indonesia Network (FIN) menegaskan pihaknya saat ini fokus pada tugas dan fungsi OJK.  Terlebih, negara sedang membutuhkan upaya penanganan Covid-19.

Kendati demikian, POJK Nomor 11/2020 perlu penyempurnaan. Khususnya dalam memberikan definisi yang jelas tentang restrukturisasi dan batasan pelaksanaannya. Perlu adanya penekanan tentang mekanisme pemberian restruktrukrisasi dan tidak diberikan sepenuhnya kewenangan kepada pihak perbankan atau perusahaan pembiayaan untuk mengambil keputusan terkait relaksasi restrukturisasi kredit ini.

Termasuk perlu diatur tentang mekanisme restrukturisasi agar lebih efektif. Sebab, saat ini kesan restrukturisasi kredit hanyalah penundaan kewajiban debitur yang berarti perpanjangan tenor atau jangka waktu pelunasan. Bahkan, tidak ada jaminan, adanya perbankan atau lembaga pembiayaan justru memberikan beban-beban tambahan pada debitur yang mengajukan restrukturisasi kredit. Kondisi ini perlu menjadi perhatian OJK, dalam penyempurnaan POJK Nomor 11 Tahun 2020.     

Dengan demikian, terobosan OJK dengan lahirnya POJK Nomor 11 Tahun 2020 ini bisa terus memberikan manfaat dan mengadaptasi situasi ekonomi nasional. Artinya, perlu dicari jalan tengah atau solusi dari persoalan ini dengan harapan baik lembaga jasa keuangan, maupun masyarakat sebagai bagian dari strategi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sama-sama bisa terayomi dan tetap berjalan di tengah pandemi.

Kita bersyukur karena OJK aktif melakukan pemantauan dan menjaring masukan dari berbagai pihak untuk menguatkan peran OJK. Khususnya memastikan, efektivitas penerapan kebijakan stimulus dan berbagai tantangan dan kendala yang dihadapi ke depan. Selamat HUT Ke-9 OJK! (*)

Bagikan berita ini:
4
4
7
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar