“Sebuah organisasi kalau dia melakukan kegiatan dan sering dihadang, maka organisasi tersebut sangat diperhitungkan. Apalagi, saat ini konteksnya tidak ada pemilu atau pilpres. Tapi terbukti deklarasi yang dihadiri Gatot sering dihadang, bahkan 4 pentolan KAMI ditangkap,” ujar Refly.
Di tengah situasi itu kemudian pemerintah memberikan Bintang Mahaputera kepada Gatot yang membuat kecurigaan Refly bertambah.
“Tiba-tiba pemerintah ingin memberi bintang jasa kepada Gatot Nurmantyo. Kalau pakai nalar Prof Mahfud MD, ya karena memang sudah haknya. Tapi tetap saja nuansa ‘menjinakkan’ itu tetap ada,” tukas Refly.
Kendati demikian, Refly yang juga menjadi deklarator KAMI itu tak akan menghalangi jika Gatot akan menerima jasa kehormatan dari pemerintah.
“Tidak jadi masalah Gatot datang ke Istana lalu menerima tanda jasa atau tanda kehormatan Bintang Mahaputera. Mungkin seperti yang dikatakan Pak Mahfud itu sudah hak dia yang menjabat satu periode,” kata Refly.
“Walaupun itu bisa kita bantah, karena menjabat 1 periode untuk Panglima TNI itu agak aneh, bukan 5 tahun. Satu periode itu ketika dia angkat dan ketika dia pensiun. Tapi Gatot itu kan beberapa bulan sebelum pensiun sudah dipensiunkan,” tandas Refly Harun.(one/pojoksatu)
