Kuasa Hukum Ketua KPU Jeneponto Sebut Putusan DKPP Cacat Hukum

Kamis, 5 November 2020 16:10

Muhammad Nur kemeja putih

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Baharuddin Hafid, Ketua KPU non-aktif Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan melalui kuasa hukumnya Muhammad Nur angkat bicara soal keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepadanya.

Muhammad Nur menegaskan akan melakukan upaya hukum dan membawa perkara ini ke peradilan umum. Menurutnya, DKPP adalah semi peradilan, meski memang keputusannya mengikat.

“Penetapan pemberhentian klien kami (Baharuddin Hafid) oleh DKPP tidak berdasar dan cacat hukum. Makanya kami akan menempuh jalur hukum di PTUN. Kami keberatan keputusan pemberhentian tersebut. Sangat jauh dari substansi pelanggaran kode etik itu,” jelas Muhammad Nur saat dijumpai di kantornya di Makassar, Kamis (5/11/2020).

Mengapa dikatakan cacat hukum? Muhammad Nur beranggapan tuduhan pelapor, Puspa Dewi Wijayanti yang merupakan Caleg DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dapil IV pada Pileg 2019 lalu mengandung unsur peralihan opini, cerita dongeng, khayalan dan fitnah.

“Seharusnya DKPP mengarahkan apa yang dilanggar, apakah ada penggelembungan suara. Sayangnya tidak dibahas itu, tidak ada bukti upaya klien kami mendudukkan caleg di legislatif,” katanya.

Ia melanjutkan, putusan DKPP yang menjadikan alat bukti berupa dokumen tangkapan layar percakapan WhatsApp antara Baharuddin dan Puspa terkait janji untuk menambah perolehan suara dengan jaringan yang dimiliki Baharuddin, adalah pemikiran keliru. Ia justru meminta DKPP bertindak profesional.

Komentar