Beredar Isu Gubernur Sulsel dan Pj Walikota Makassar Ditegur Mendagri, Staf Ahli Komunikasi Beri Klarifikasi

Jumat, 6 November 2020 23:45

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR– Staf Ahli Komunikasi dan Media Pemkot Makassar, Munadhir Mubarak, meluruskan berita terkait adanya surat teguran kementerian Dalam Negeri kepada Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Nurdin Abdullah serta Pj Walikota Makassar, Prof Rudy Djamaluddin sekaitan dengan netralitas Aparat Sipil Negara.

Menurut Munadhir, sejauh ini belum pernah ada surat teguran yang dialamatkan keduanya, baik secara tertulis maupun secara lisan.

“Memang ada surat dari kemendagri prihal atensi atas tindak lanjut rekomendasi KASN terkait netralitas ASN. Tapi itu bukan teguran, melainkan hanya penyampaian kepada kepala daerah sekaitan dengan pelaksanaan netralitas ASN. Namun kami heran, kenapa ini menyebar di sosial media, bahkan di muatkan Meme seolah-olah Pak Gubernur dan Pak Pj Walikota di tegur oleh Kemendagri karena tidak netral. Inikan menurut kami sudah sangat berlebihan, bahkan bisa mengganggu kerja-kerja pemerintahan dalam upaya pelaksanaan Pilkada Damai ditengah pandemi Covid-19 ini” ujar Munadhir saat berbicara di depan sejumlah wartawan di Makassar, Jumat (6/11/2020).

Munadhir juga mengklarifikasi terkait keberangkatan sejumlah camat dan lurah ke Bali yang diisukan bersifat politis.

“Sebenarnya ini adalah program yang sudah berjalan sekian tahun lamanya di Badan Pendapatan Kota Makassar, di mana jika ada kecamatan yang memenuhi pencapaian PBB nya, maka akan di berikan penghargaan dan apresiasi dalam bentuk Benchmarking untuk mendapatkan Best Practice tentang strategi dalam mengoptimalkan PAD. Kabupaten Badung dipilih sebagai lokasi Benhcmarking mengingat daerah ini sebagai daerah pilot project terkait percontohan pengelolaan PBB di Indonesia” lanjutnya.

Bagikan berita ini:
1
8
8
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar