Perda RTRW Disahkan 2021, DPRD Tegaskan Pertambangan Harus Sesuai Kelayakan

Jumat, 6 November 2020 15:36

Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Bone akan disahkan pada 2021.

FAJAR.CO.ID, BONE — Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Bone akan disahkan pada 2021.

Perda itu akan mengubah dari 12 Kecamatan sebelumnya yang boleh ditambang menjadi 27 kecamatan potensial untuk ditambang. Namun ada catatan. Meski sudah ditetapkan tidak serta merta bisa menambang. Harus memperhatikan kelayakan suatu wilayah.

Ketua Komisi I DPRD Bone, Saifullah Latif Manyala, menerangkan, Propemperda tahun 2020 ada beberapa perda yang belum masuk draftnya. Salah satu revisi Perda RTRW apalagi sisa waktu dua bulan.

“Saya kahawatir akan menyebrang pada 2021, revisi yang dimaksud adalah perda yang sangat urgent. Saya ingin menegaskan kepada OPD terkait agar diserahkan ke Bapemperda DPRD Bone secepatnya,” katanya Jumat (6/11/2020).

Kenapa urgent? Karena muatannya sangat strategis. Hanya 12 yang memuat zona pertambangan, padahal 27 kecamatan bisa. Makanya, harus diselesaikan draftnya di sisa waktu ini.

“RTRW inilah peraturan daerah yang sangat dibutuhkan masyarakat. Tidak menutup kemungkinan kalau rancangannya tidak diseriusi bisa terjadi aspirasi yang menjadi preseden buruk bagi pemerintah dan lembaga,” terangnya.

Meski begitu, Ketua PBB Bone menegaskan, ketika sudah ditetapkan nantinya, tidak serta merta semua wilayah harus ditambang. Harus memperhatikan kelayakan dari suatu lingkungan. “Kalau daerah itu tidak bisa ditambang, makanya tidak bakalan ada izin yang keluar. Biar memohon sampai kapanpun,” tegasnya.

Ketua Bapemperda DPRD Bone, Fahri Rusli menambahkan, Perda RTRW ini belum ditetapkan, tetapi RTRW ini sudah ada pada propemperda 2019 dan 2020.

“Saya pastikan tidak akan bisa kita tetapkan di tahun 2020, saya cukup yakin di 2021 nantinya bulan April sudah bisa kita tetapkan,” tambahnya.

Sementara itu, Bupati Bone, Andi Fahsar Mahdin Padjalangi mengatakan, apa yang diharapkan DPRD sama dengan harapan pemerintah daerah. Cuman, RTRW ini memerlukan proses, waktu, dan tahapan.

“Peta Bitnya itu memerlukan waktu bulanan. Karena harus mendapat persetujuan dari kementerian terkait,” ucapnya.

Menerbitkan RTRW, kata bupati dua periode itu, harus menunggu keputusan RTRW provinsi dulu karena belum ditetapkan.

“Yang pasti pertinbangan masyarakat juga diperlukan. Ada nanti tim yang mengkaji,” jelasnya. (agung/fajar)

Bagikan:

Komentar