Pro Kontra Plt Kadis Kesehatan Makassar Dijabat Seorang Insinyur, Tepatkah?

Jumat, 6 November 2020 09:04

Sahruddin Said

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Makassar Ir Agus Djaja Said ditunjuk sebagai Plt Kepala Dinas Kesehatan, menggantikan Naisyah Tun Azikin, dimana per 31 Oktober 2020 kemarin memasuki masa pensiun.

Melalui Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor : 800.4.1005-2020 Pj Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin, Agus Djaja resmi duduki jabatan Plt Kadiskes pada 1 November 2020. Keputusan itu berlaku hingga 3 bulan ke depan atau berakhir dengan sendirinya setelah ada pejabat defenitif atau ada pejabat lain yang ditunjuk sebagai Plt.

Sekretaris Komisi D DPRD Kota Makassar, Sahruddin Said mengaku sepakat dengan penunjukan Ir Agus Djaja Said melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan di Dinas Kesehatan Kota Makassar.

Meskipun ditentang oleh berbagai pihak dikarenakan Plt Kadiskes tersebut sejatinya bukan berlatar belakang pendidikan kesehatan, tapi seorang insinyur. Sahruddin Said tak mempermasalahkan itu.

“Kali ini saya sepakat dengan keputusan Pak Pj Walikota. Dia (Agus Djaja) kan Plt bukan definitif. Hanya 3 bulan menjabat. Saya kira dia juga Sekdis Kesehatan, bukan di luar dari lingkup Dinas Kesehatan. Karena dia memang yang paling tepat jabat Plt. Karena dia yang paling dekat dengan struktur jabatan yang ditinggalkan Kadis Kesehatan. Tidak ada masalah,” tegas Politisi PAN itu saat dihubungi fajar.co.id, Kamis (5/11/2020).

Bagi dia, Dinas Kesehatan tak serta merta mutlak harus dinakhodai oleh pejabat dengan latar belakang dokter atau praktisi kesehatan. Dinas Kesehatan justru membutuhkan sosok manajerial yang baik dan mumpuni. Terlebih di masa darurat wabah seperti ini.

Sahruddin memandang, seorang Sekdis setidaknya paham dan menguasai alur administrasi serta pemerintahan di lingkup tempatnya berdinas. Apalagi hanya pejabat sementara untuk sekedar mengisi kekosongan jabatan selama 3 bulan ke depan.

“Dinas kesehatan itu butuh sosok manajerial yang paham dalam lingkup Dinas Kesehatan itu sendiri. Paling tidak alur administrasi dan pemerintahan dia kuasai, itu kalau hanya Plt ya, yang sekedar mengisi jabatan kosong. Paling tidak dia paham melanjutkan tongkat estafet pemerintahan. Bukan berarti dia harus berlatar belakang orang kesehatan atau dokter. Tidak apa-apa menurut saya,” ungkapnya lugas.

Pemikiran berbeda diungkapkan Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar, Ray Suryadi Arsyad. Ia menyayangkan kebijakan Pj Walikota karena tidak menunjuk orang yang pas menakhodai bidang-bidang vital seperti Dinas Kesehatan. Bagi dia ini berbahaya.

“Kita tidak mungkin memberikan kepercayaan kepada orang yang tidak mempunyai keahlian yang akan dia kerjakan nantinya. Sedangkan Dinas Kesehatan erat kaitannya dengan kedokteran. Ini adalah bidang yang sangat penting yang harus jadi perhatian pemerintah untuk memperbaiki segalanya. Utamanya di masa pandemi seperti ini,” ujar Ray.

Menurut dia, dalam keadaan darurat wabah seperti ini, pos pucuk pimpinan Dinas Kesehatan harus diisi oleh orang yang proporsional di bidang kesehatan. Karena memang kondisinya sedang darurat.

Sementara itu, Pj Walikota Makassar, Rudy Djamaluddin berpendapat bahwa pucuk pimpinan di Diskes Makassar yang terpenting adalah memiliki ilmu menejerial.

“Ini cuma Plt, bukan defenitif. Namanya Plt kan dalam kondisi darurat karena kepemimpinan itu tidak boleh kosong. Dan paling tepat jabat Plt yah sekdisnya karena dia sudah kuasai seluk beluk manajerial di dalam,” tutur Rudy. (endra/fajar)

Komentar