Saksi Kasus Suap Pinangki: Beda dengan Jaksa Lainnya, Naik Mobil Vellfire, Tasnya Bermacam-macam

Senin, 9 November 2020 18:41

Terdakwa kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) Djoko Tjandra, Pinangki Sirna Malasari mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (30/9/2020). Sidang itu beragenda mendengarkan eksepsi atau nota pembelaan terdakwa atas dakwaan jaksa penuntut umum. (FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Saksi Rahmat menyebut mantan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Jaksa Agung Muda Pembinaan, Pinangki Sirna Malasari bergaya hidup mewah. Dia tak memungkiri, gaya hidup Pinangki berbeda dengan jaksa lainnya yang dia kenal.

“Yang saya tahu Ibu Pinangki seorang jaksa. Tapi penampilannya mobilnya Vellfire,” kata Rahmat saat bersaksi untuk terdakwa Pinang Sirna Malasari, di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (9/11).

Rahmat menyebut, penampilan Pinangki yang berprofesi sebagai jaksa berbeda dengan jaksa lainnya yang dia kenal. Dia menyebut, Pinangki memiliki barang-barang mewah.

“Berbeda sama Jaksa lainnya,” cetus Rahmat.

Lantas jaksa penuntut umum (JPU) Kemas Roni mencecar saksi Rahmat soal gaya hidup Pinangki yang disebutnya berbeda. Menurut Rahmat, Pinangki bergaya glamour, karena memiliki barang-barang mewah.

“Bedanya apa?,” tanya Jaksa Kemas Roni.

“Penampilan Ibu Pinangki beda. Mengenakan tas segala macem berbeda,” ungkap Rahmat.

Baca juga: Klaim Ingin Berbisnis, Pinangki Minta Dikenalkan dengan Djoko Tjandra

Jaksa Roni pun menegaskan maksud dari pernyataan Rahmat yang bersaksi di persidangan. Jaksa Roni lantas menyebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) gaya hidup Pinangki glamour.

“Di BAP hidupnya glamor,” ungkap Jaksa Roni.

Kehidupan gaya hidup mewah terungkap dalam dakwaan jaksa penuntut umum (JPU). Pinangki turut didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) hasil uang gratifikasi dari terpidana kasus hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra.

Pinangki membelanjakan uang senilai USD 500 ribu dari yang dijanjikan sebesar USD 1 juta oleh Djoko Tjandra untuk mengurus fatwa di Mahkamah Agung (MA). Hal ini dilakukan agar Djoko Tjandra bisa lepas dari eksekusi pidana penjara kasus hak tagih Bank Bali.

Pinangki didakwa melanggar Pasal 5 ayat 2 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu, Pinangki juga didakwa melanggar Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Untuk pemufakatan jahat, Pinangki didakwa melanggar Pasal 15 Jo Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo. Pasal 88 KUHP. (jpg/fajar)

Komentar