Tak Setuju Parliamentary Threshold Dinaikkan, Prof Jimly: Cukup Fraksi di DPR Dibuat 2 Kubu

Minggu, 15 November 2020 20:30

Prof Jimly Asshiddiqie

Dia mengingatkan bahwa keberagaman aspirasi masyarakat yang disalurkan lewat partai-partai tidak akan bisa disatukan.

Prof Jimly memberikan contoh terkait aspirasi politik umat Islam yang mayoritas di Republik ini, yakni sekitar 87 persen. Itu pun tidak pernah dan tak mungkin bisa disatukan.

“Jadi aspirasi, misalkan kelompok HRS (Habib Rizieq Shihab-red), gerakan 212, itu susah mau memastikan dia ke mana, walaupun sudah ada kecenderungan ke PKS. Artinya, itu kan bukan gambaran seluruh umat Islam Indonesia,” jelas Prof Jimly.

Kemudian ada kelompok Nahdlatul Ulama (NU) yang sudah memiliki partai namanya PKB, tetapi belum tentu semua warga itu menjadi pemilih PKB. Demikian juga dengan Muhammadiyah, juga belum pasti semuanya PAN.”Sekarang PDIP, apakah dia mewakili keseluruhan golongan nasionalis, belum tentu. Paling kan hanya 20-an persen. Begitu lho,” ucap mantan Ketua Pertama Mahkamah Konstitusi (MK) ini.

“Jadi biar saja partai itu (banyak), tidak harus dipaksa satu, dua, tetapi kubu di DPR itu dua. Itu saran saya mengenai parliamentary threshold,” tandas Prof Jimly.

Diketahui sebelumnya, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh justru menginginkan agar parliamentary threshold di Pemilu 2024 dinaikkan menjadi 7 persen. Salah satu tujuannya menaikkan PT menjadi 7 persen itu adalah untuk menyederhanakan parpol di Indonesia.(fat/jpnn)

Bagikan berita ini:
1
7
10
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar