Ia juga menegaskan agar Pemerintah lebih berhati-hati dalam mengelola utang luar negeri. “Rasio utang Indonesia kemungkinan akan naik beberapa tahun mendatang akibat tekanan Pandemi Covid-19. Belanja pemerintah terus meningkat seiring dengan penyusutan penerimaan negara ditambah utang yang semakin membengkak,” jelas Syarief.
Syarief juga menilai alasan pemerintah menerima pinjaman dari Australia tidak akan menyelesaikan persoalan utama Pandemi Covid-19. “Persoalan utama Pandemi Covid-19, baik kesehatan, ekonomi, maupun sosial bukan terletak pada persoalan dana, tetapi terletak pada persoalan manajemen penanggulangannya,” ungkap Syarief.
Ia menyebutkan bahwa selama ini pemerintah telah mengucurkan dana besar hingga Rp800 triliun untuk menanggulangi Covid-19 namun tidak membuahkan hasil yang optimal. “Ekonomi Indonesia malah terkontraksi minus dan resesi pertama kali sejak tahun 1999 padahal sudah dikuncurkan dana besar. Ini membuktikan bahwa persoalannya ada pada manajemen penanganan Pandemi dan pengelolaan prioritas Anggaran,” tegas Syarief.
Ia ini menilai bahwa pemerintah lebih banyak menganggarkan pemulihan ekonomi nasional pada sektor usaha besar, termasuk BUMN. Padahal, kunci penyelesaian persoalan ekonomi terletak pada UMKM dan Koperasi yang selama ini berkontribusi sebesar 63% terhadap PDB Indonesia dan menyerap 96% tenaga kerja Indonesia.
“Pemerintah harus mengoptimalkan penguatan UMKM, koperasi, dan ekonomi grassroot apabila ingin menguatkan ekonomi. Sebab, merekalah tulang punggung ekonomi Indonesia,” tutup Syarief. (JPC)
