Bapemperda Minta Bupati Bone Buat Perbup Soal PKL

Ketua Bapemperda DPRD Bone, Fahri Rusli

FAJAR.CO.ID, BONE — Pedagang Kaki Lima (PKL) masih harus berpindah-pindah untuk berjualan. Sebab, tidak adanya lokasi yang disediakan untuk berjualan secara tenang.

Makanya Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Bone mendesak Pemda dalam hal ini Bupati Bone, Andi Fahsar Mahdin Padjalangi untuk segera mengeluarkan peraturan bupati sebagai turunan Peraturan Daerah (Perda) soal Pedagang Kaki Lima (PKL).

Ketua Bapemperda, Fahri Rusli mengatakan, polemik yang selama ini muncul soal PKL, disebabkan tidak adanya peraturan yang secara khusus mengatur soal pedagang kaki lima.

Salah satu masalah yang muncul kata dia, yakni penggusuran PKL. Itu terjadi karena tidak adanya aturan yang spesifik mengatur soal pedagang kaki lima ini.

“Perda PKL itu kan hanya mengatur secara umum. Soal zonasi dan lainnya harusnya diatur di perbup,” katanya Minggu (15/11/2020).

Politisi partai besutan Prabowo Subianto itu menegaskan, Perbup itu nantinya sudah sangat mendesak. Makanya kita minta melalui bagian hukum agar ini diprioritaskan. Supaya ke depan, tidak lagi muncul masalah sekaitan PKL ini.

“Kasihan juga mereka (PKL). Di tengah pandemi ini harus main kucing-kucingan dengan Satpol. Padahal mereka berusaha mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut Kabag Hukum Setda Bone, Anwar mengaku segera menggodok peraturan bupati yang mengatur soal pelaksanaan peraturan daerah terkait PKL.

Komentar


KONTEN BERSPONSOR