Din Syamsuddin: Bukankah Izin atas Kerumunan yang Melanggar Protokol Kesehatan Ada pada Polri?

Rabu, 18 November 2020 11:17

Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab saat tiba di kediamannya di Petamburan, Jakarta, Selasa (10/11). Foto: Ricardo/JPNN.com

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Pemanggilan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, untuk klarifikasi kerumunan pesta pernikahan Habib Riziq Shihab tak lebih sekadar drama penegakan hukum.

Bahkan, pemanggilan Anies itu dianggap irasional atau tidak wajar.

Demikian disampaikan Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Din Syamsuddin dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (18/11/2020).

“Belum pernah terjadi polda memanggil seorang gubernur yang merupakan mitra kerja hanya untuk klarifikasi,” katanya.

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini menyebut, pemanggilan Anies itu wajar jika dilakukan dalam rangka penyidikan.

Jika hanya klarifikasi, seharusnya pihak polda yang sowan ke tempat Anies Baswedan.

Semakin aneh, kata Din, karena izin kerumunan atau sebuah acara yang mendatangkan massa merupakan tupoksi dari polisi.

“Bukankah izin serta tanggung jawab atas kerumunan yang melanggar Protokol Kesehatan ada pada Polri?” heran Din.

Menurut Din, kejadian tersebut merupakan preseden buruk yang hanya akan memperburuk citra Polri yang over acting.

Apalagi terkesan ada diskriminasi dengan tidak dilakukannya hal yang sama atas gubernur lain yang di wilayahnya juga terjadi kerumunan serupa.

“Tindakan ini akan menjadi bumerang bagi rezim, dan telah menuai simpati rakyat bagi Anies Baswedan sebagai pemimpin masa depan,” tandasnya.

Untuk diketahui, Anies Baswedan diperiksa penyidik Polda Metro Jaya selama lebih kurang sembilan jam dengan 33 pertanyaan.

Kendati demikian Anies tak membeberkan detail pemeriksaan yang disebutnya menjadi kewenangan penyidik.

“Semuanya sudah dijawab sesuai dengan fakta yang ada, tidak ditambah, tidak dikurangi,” ujarnya.

“Adapun detail isi pertanyaan, klarifikasi dan lain-lain, biar nanti menjadi bagian dari pihak Polda Metro Jaya untuk nanti meneruskan dan menyampaikan sesuai dengan kebutuhan,” sambungnya.

Selain Anies Baswedan, penyidik juga akan memanggil dan memeriksa Habib Rizieq Syihab (HRS).

Polisi akan menelusuri unsur pidana pelanggaran protokol kesehatan saat HRS menikahkan putrinya, Syarifah Najwa Shihab pada Sabtu (14/11).

HRS juga disebut-sebut melanggar UU Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

HRS dianggap melanggar karena tidak melakukan karantina saat pulang ke Indonesia.

Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 menyebutkan, setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100 juta.

Karo Penmas Polri Brigjen Awi Setiyono di Mabes Polri mengakui penyidik sedang mencari unsur pidana pelanggaran protokol kesehatan dalam pernikahan putri HRS.

“Kita cari tahu dan mendalami dugaan pidana karena adanya kerumunan massa di tengah PSBB transisi.”

“Bila terpenuhi unsur pidana, penyidik akan melakukan gelar perkara,” kata Awi Setiyono. (rmol/pojoksatu/fajar)

Komentar


VIDEO TERKINI