Ketua KPU Non-Aktif Jeneponto Layangkan Gugatan ke PTUN, Begini Reaksi DKPP

Didik Supriyanto/Dokumen DKPP

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Didik Supriyanto mengaku tidak menjadi soal jika Baharuddin Hafid melakukan perlawanan setelah dipecat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jeneponto.

Melalui Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN), dirinya ingin menggugat keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

“Saya selaku orang yang ikut membuat keputusan itu tidak boleh komentar. Salah satu kode etik kita,” kata Didik di Makassar, Senin (16/11/2020) malam.

“Ya kita lihat saja apa yang diputuskan PTUN nanti. DKPP itu memutus dugaan pelanggaran yang bersifat individual atau persoalan etika. Keputusan itu oleh UU sudah bersifat final dan mengikat,” sambungnya.

Sebelumnya diberitakan, Baharuddin Hafid melalui kuasa hukumnya, Muhammad Nur menegaskan akan melakukan upaya hukum dan membawa putusan DKPP ke peradilan umum. Menurutnya, DKPP adalah semi peradilan, meski memang keputusannya mengikat.

Menurut Muhammad, putusan pemberhentian Baharuddin Hafid oleh DKPP tidak berdasar dan cacat hukum serta sangat jauh dari substansi pelanggaran kode etik. Sehingga ia akan menempuh jalur hukum di PTUN.

DKPP menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Ketua KPU Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, Baharuddin Hafid karena terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu dalam perkara nomor 96-PKE-DKPP/IX/2020 dan 104-PKE-DKPP/X/2020.

Dalam pertimbangan putusannya, DKPP menilai Teradu (Baharuddin Hafid) terbukti menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi membangun relasi dengan menjanjikan suara kepada Pengadu I (Puspa Dewi Wijayanti) yang merupakan Caleg DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dapil IV. (endra/fajar)

Komentar


KONTEN BERSPONSOR