Lanjutan Kasus Jaksa Pinangki, Mantan Sopir Mengaku Kerap Antar Majikan ke Luar Negeri

Rabu, 18 November 2020 20:25
Lanjutan Kasus Jaksa Pinangki, Mantan Sopir Mengaku Kerap Antar Majikan ke Luar Negeri

Pinangki & Djoko Tjandra. (INT)

FAJAR.CO.ID — Mantan sopir jaksa Pinangki Sirna Malasari mengakui kerap mengantar mantan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejagung ke Bandara Soekarno-Hatta.

Pria bernama Sugiarto itu mengaku, mengantar mantan majikannya ke Terminal 3 Soekarno Hatta (Soetta) dengan tujuan mancanegara.

“Terdakwa pergi sendiri membawa tas koper. Turun di terminal 3 tujuna mancanegara. Sampai di boarding itu enggak ada temannya. Saya menemani karena mengurus bagasi,” kata Sugiarto saat bersaksi untuk terdakwa Pinangki di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (18/11).

Tak hanya mengantar, lanjut Sugiarto, dia juga kerap menjemput Pinangki ketika tiba di Tanah Air. Selain ke bandara, Sugiarto juga sering mengantarkan Pinangki ke Pasific Place, Jakarta Selatan.

Sugiarto mengaku, dia pernah melihat Andi Irfan Jaya dan Rahmat. Terkait sosok Rahmat, dilihatnya saat berada di Bandara Soekarno-Hatta dan sosok Andi Irfan Jaya, dilihat saat mengantar Pinangki makan siang di Pasific Place, Darmawangsa dan Senayan City.

“Teman beliau (Andi Irfan) hanya pertemanan. Bisnis setahu saya nggak, hubungan pekerjaan enggak tahu,” pungkas Sugiarto.

Dalam perkara ini, Pinangki Sirna Malasari didakwa menerima uang senilai USD 500 ribu dari yang dijanjikan sebesar USD 1 juta oleh Djoko Tjandra untuk mengurus fatwa di Mahkamah Agung (MA). Hal ini dilakukan agar Djoko Tjandra bisa lepas dari eksekusi pidana penjara kasus hak tagih Bank Bali.

Pinangki didakwa melanggar Pasal 5 ayat 2 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu, Pinangki juga didakwa melanggar Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Untuk pemufakatan jahat, Pinangki didakwa melanggar Pasal 15 Jo Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo. Pasal 88 KUHP. (JPC)

Bagikan berita ini:
3
5
8
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar