Tidak Netral di Pilkada Makassar, IKDI akan Lapor Oknum ASN

Rabu, 18 November 2020 10:18

Netralitas ASN

FAJAR.CO.ID,MAKASSAR– Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 kian mengkhawatirkan.

Hal itu diungkapkan Direktur Institut Kausa Demokrasi Indonesia (IKDI), Hermawan Rahim.

Rentannya keterlibatan ASN dalam Pilkada membuat pihaknya masif memasang baliho dan spanduk yang bersifat imbauan soal netralitas di sejumlah ruas jalan di Kota Makassar.

Bahkan Hermawan Rahim mengaku pihaknya saat ini sedang mengumpulkan sejumlah bukti-bukti oknum ASN yang diduga melanggar netralitas.

“Beberapa hari ke depan kami akan lapor beberapa oknum ASN yang terindikasi tidak netral. Berkas dan buktinya sementara kami siapkan,” ucapnya.

Selain bersifat imbauan, kata dia, pemasangan atribut tersebut untuk mengedukasi warga Kota Makassar bahwa ada sanksi tegas yang menanti bila ASN terbukti melanggar netralitas.

Diketahui sanksi ASN yang terbukti melanggar netralitas, sudah diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), Menteri Dalam Negeri, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tentang Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020.

“Ada ancaman hukuman disiplin tingkat sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun, penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun bagi ASN yang memberikan dukungan kepada calon kepala daerah/wakil kepala daerah, serta ikut terlibat dalam kegiatan yang mengarah kepada kegiatan kampanye,” jelas Hermawan.

Komentar