KPK Target Calon Kepala Daerah, Status Kasus Segera Ditingkatkan

Kamis, 19 November 2020 08:43

ILUSTRASI. KPK

Sebelumnya, Ketua MPR Bambang Soesatyo mendorong pemerintah melakukan audit dana kampanye calon kepala daerah. Selain itu audit pula pelaporan sumbangan dana kampanye pada Pilkada 2020.

“Laporan dana yang akurat seharusnya dapat menjadi bentuk transparansi dan akuntabilitas pasangan calon,” katanya.

Dia pun mendorong KPU menegaskan kepada pasangan calon untuk melaporkan dana kampanye dengan jujur, akuntabel dan transparan.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman meminta masyarakat tidak memilih cakada yang terlibat kasus korupsi dan gratifikasi.

Terlebih ada yang terlibat kasus korupsi maupun gratifikasi masih mendapat ruang untuk diusung partai politik sebagai cakada. Regulasi terkait persoalan ini, menurut dia masih perlu diperbaiki untuk mencegah hasil pilkada yang melukai rakyat.

“Upaya melahirkan pemimpin yang bersih harus dimulai dari proses pilkada yang baik, yang dapat membendung orang-orang yang terlibat kasus korupsi mencalonkan diri,” katanya.

Menurutnya, kehadiran pasangan cakada yang bermasalah, dapat menimbulkan permasalahan bila mereka memenangkan pilkada. Kemudian setelah dilantik, berhadapan dengan kasus hukum.(gw/fin)

Komentar


VIDEO TERKINI