Masyarakat Sulit Ditagih, Penarikan Retribusi Sampah Diusulkan Kembali ke DLH

Kamis, 19 November 2020 17:36

Ilustrasi pengangkutan sampah

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Makassar berpotensi kembali mengambil alih penarikan retribusi sampah dari masyarakat. Setelah selama ini, tugas tersebut diemban oleh pihak kecamatan.

Anggota Komisi B Bidang Ekonomi Keuangan DPRD Kota Makassar, Hasanuddin Leo, mengungkapkan, rencana tersebut diusulkan setelah pihak kecamatan mengeluhkan sulitnya penagihan retribusi ke masyarakat.

Bahkan, sebagian besar kecamatan sudah meminta DPRD agar penarikan retribusi dikembalikan ke DLH karena merasa cukup terbebani.

“Kecamatan kan dekat dengan masyarakat jadi mereka kayak segan menarik retribusi, ini mereka (para camat) sudah kompak minta untuk dipindahkan kewenangannya ke DLH,” ungkapnya, Rabu (18/11/2020).

Ia menambahkan, pihak kecamatan tetap siap bertanggung jawab untuk pemungutan sampah. Namun untuk penarikan retribusi, sebaiknya dari pihak DLH.

“Mereka siap melakukan pemungutan sampah, tapi penarikannya diberikan ke DLH,” lanjutnya.

Selain itu, usulan pemindahan diharapkan bisa membuat kinerja kecamatan lebih maksimal untuk pelayanan masyarakat. Termasuk dalam hal pemungutan sampah.

Leo bahkan sempat menanyakan keputusan mereka. Dan seluruh camat rupanya siap melakukan pelayanan sampah yang lebih baik apabila penarikan retribusi telah dialihkan ke DLH.

“Ini supaya kecamatan bisa fokus pada penjemputan sampah aja,” sambung Legislator dari Fraksi PAN ini.

Selain itu, pungutan langsung oleh Pemerintah Kota (Pemkot) dianggap lebih akuntabel. Masyarakat dinilai lebih taat jika dipegang langsung oleh DLH.

Kecamatan juga kerap mempermasalahkan persoalan regulasi. Mereka sebelumnya sempat ditegur oleh KPK karena adanya persoalan regulasi pungutan. Sehingga, pungutan diharapkan bisa dijalankan sendiri oleh Pemkot.

Saat ini pelayanan sampah di kecamatan diakuinya masih belum optimal, sampah terkadang masih kerap menumpuk akibat pelayanan yang terkendala. Pengangkutan juga masih sulit dilakukan akibat adanya persoalan pada armada. Dengan tak adanya beban pemungutan ke mereka pelayanan diklaim akan mampu lebih ditingkatkan

Terpisah, Camat Wajo, Ansaruddin mengatakan hal ini memang telah menjadi rekomendasi bersama pada rapat di Komisi B DPRD pada 16 November lalu. Tetapi, dirinya secara pribadi mengaku tidak ada kendala pada pungutan hingga saat ini.

Terlebih, capaian di Kecamatan Wajo sudah melampaui target. Yakni Rp481 Juta dari target Rp136 Juta.

“Kalau saya sih tidak ada masalah, memang kita akui kurang baik pada masalah SDM, jadi kita serahkan kelurahan jadi kolektor, mungkin usulan lainnya kalau kewenangan tidak jadi dialihkan, naikkan saja insentifnya jadi kinerjanya semakin baik,” ujarnya Ansaruddin.

Walau sempat diusulkan bersama sebelumnya dirinya tidak ingin berkomentar jauh terkait keputusan pengalihan tersebut. “Kita memang usulkan seperti itu cuman kembali ini menjadi kewenangan pimpinan,” pungkasnya. (ikbal/fajar)

Komentar