DPRD Makassar Gulirkan Wacana Pembentukan Payung Hukum Mengatur Pak Ogah

  • Bagikan

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — DPRD Kota Makassar menyoroti maraknya Pak Ogah atau pengatur lalu lintas liar. Perlu regulasi yang jelas untuk mengatur fenomena sosial ini.

Ketua Komisi C DPRD Kota Makassar, Abdi Asmara menggulirkan wacana penggodokan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perhubungan yang akan mengatur regulasi Pak Ogah di tahun 2021.

Legislator Demokrat itu menuturkan, wacana tersebut telah dibicarakan bersama Dinas Perhubungan Kota Makassar. Rencana penggodokan Perda Perhubungan nantinya memuat banyak regulasi yang mengatur kelancaran lalu lintas salah satunya Pak Ogah.

“Jadi kami minta memang ke Dinas Perhubungan untuk mengkaji kejadian-kejadian dan kondisi yang ada di Kota Makassar. Begitu juga dengan Pak Ogah yang meresahkan masyarakat, kita buat satu perdanya jadi nanti mengatur penutupan jalan, betonisasi, diberikan polisi tidur, itu nanti jadi satu,” jelas Abdi di Gedung DPRD Makassar, Jumat (20/11/2020).

Lebih lanjut dijelaskan, upaya ini telah diusulkan untuk masuk pada Prolegda 2021, hanya saja usulan tersebut belum masuk PPAS sehingga belum memiliki anggaran khusus.

Abdi melanjutkan bahwa hal ini telah menjadi rekomendasi dewan dan akan diajukan kepada Badan Anggaran (Banggar). Sehingga Ranperda tersebut akan diberikan anggarannya tersendiri.

“Jadi kita akan minta di Banggar agar diberi anggaran untuk pembentukan Naskah Akademik untuk nanti di-Prolegdakan di 2021,” bebernya.

  • Bagikan