Surat Bawaslu Barru Tak Tegas

Jumat, 20 November 2020 09:19

ILUSTRASI. Bawaslu

FAJAR.CO.ID, BARRU–Surat penanganan pelanggaran Bawaslu Barru dianggap kurang tegas. KPU Barru mengklaim belum bisa mengambil kesimpulan.

Dalam surat Bawaslu Barru ke KPU Barru Nomor 145/K-Bawaslu/SN 02/PM.06.02/11/2020, perihal pemberitahuan status penanganan pelanggaran, KPU Barru menilai tidak tak ada penegasan ihwal SK pensiun Aska Mappe.

Isi surat tersebut terkait dugaan pelanggaran etika, dan dugaan pelanggaran tata cara dan prosedur berkaitan administrasi pelaksanaan pemilihan umum.

Menangapi surat itu, salah seorang komisioner KPU Barru, Masdar, menyatakan, pihaknya tak bisa mebahasakan karena itu kajian dari Bawaslu. Apalagi, isinya berupa dugaan pelanggaran kode etik dan pelanggaran administrasi.

Menurutnya, surat Bawaslu Barru tidak memiliki putusan yang jelas terkait SK Aska Mappe memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat (TMS). Karena itu KPU Barru akan mencermati kembali serta melakukan klarifikasi terkait hal itu.

SK Aska Mappe ini dipersoalkan paslon nomor urut 1, Mudassir Hasri Gani-Aksah Kasim dan paslon nomor urut 3, Malkan Amin-Andi Salahuddin Rum. Sementara yang digugat adalah paslon nomor urut 2, Suardi Saleh-Aska Mappe.

Berkas pendaftaran cawabup nomor urut 2, Aska Mappe yang menjadi sorotan kubu lawan. SK pensiun yang dipakai mendaftar adalah dari Kapolda, padahal seharusnya SK dari Kapolri. SK Kapolri ini dianggap baru ada belakangan.

Bayazit B Yusuf, Sekretaris DPD II Partai Golkar Barru yang juga partai pengusung nomor urut 3, menyatakan, hingga kini pihaknya masih menunggu putusan KPU Barru terkait status Aska Mappe.

Komentar