KH Rizal Maulana Bilang Haram Hukumnya Melawan Pemerintah

Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Seknas Dakwah Jabodetabek mendukung langkah TNI dan Polri mencopoti baliho-baliho Imam Besar FPI (Front Pembela Islam) Habib Rizieq Shihab yang diduga dipasang tidak sesuai aturan.

Seknas Dakwah KH Rizal Maulana juga mengingatkan kalangan pemuka agama untuk tidak memecah belah umat dalam berdakwah, dengan tujuan-tujuan politik tertentu atau memprovokasi umat.

“Mencermati maraknya dakwah, orasi, dan unduhan di media sosial yang bernuansa politis dan terkesan menyalahkan Pemerintahan Jokowi, bahkan cenderung menghina dan menyerang kelompok lain, di mana terkesan menggiring umat ke arah polarisasi dan perpecahan serta adu domba di kalangan sesama umat muslim, kami menilai ini sangat membahayakan,” kata Ketua Seknas Dakwah KH Rizal Maulana, dalam pernyataannya, di Jakarta, Minggu (22/11) malam.

Kiai Rizah mengatakan, dakwah-dakwah yang memecah belah semacam itu berpotensi menjerumuskan umat ke jurang perang saudara seperti yang terjadi di Irak, Libya, Suriah, Afghanistan, dan negara-negara Arab lainnya.

Sesuai fiqih Ahlussunnah wal Jamaah, ujar Rizal, haram hukumnya berlaku makar dan melawan pemerintahan yang sah. “Kami menolak segala bentuk dakwah yang berpotensi memecah belah dan memprovokasi perlawanan terhadap pemerintah yang sah, radikalisme, dan intoleran,” ujarnya.

Menurut dia, para pemuka agama, ulama, habaib, dan para ustaz harus selalu mengedepankan semangat dakwah bil hal atau keteladanan dalam perbuatan, dan akhlakul karimah melalui sikap, perilaku, tutur kata, dan nasihat, seperti yang dicontohkan Rasulullah Muhammad SAW guna terwujudnya Islam rahmatan lil alamin dengan damai dan sejuk.

Komentar


KONTEN BERSPONSOR