Copot Kepala KUA Tanah Abang, PKS: Apakah Kemenag Ingin Menjadi Pahlawan Kesiangan

Selasa, 24 November 2020 11:33

Ratusan Jamaah memadati Jl KS Tubun, Petamburan, Jakarta, Sabtu (14/11/2020). Jamaah berdatangan untuk mengikuti acara Maulid Nabi Muhammad SAW dan akad nikah anak dari Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab yakni Syarifah Najwa Shihab. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Dugaan pengabaian protokol kesehatan saat pernikahan putri Rizieq Shihab berujung pada pencopotan Kepala KUA Tanah Abang. Terkait hal tersebut, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bukhori Yusuf pun menilai sikap Kementerian Agama (Kemenang) menunjukan inkonsistensi dan terkesan politis.

“Apakah Kemenag seolah-olah ingin menjadi pahlawan kesiangan dengan memanfaatkan situasi panas yang terjadi akhir-akhir ini? Pasalnya, saya tidak menemukan penindakan serupa oleh Kemenag terhadap sejumlah Kepala KUA yang juga terlibat dalam sejumlah acara pernikahan yang turut mengundang kerumunan di masa pandemi sebelum polemik Rizieq Shihab ini mencuat,” ujar Bukhori kepada wartawan, Selasa (24/11).

Anggota Komisi VIII DPR RI ini merujuk pada kontroversi pesta pernikahan yang digelar oleh mantan Kapolsek Kembangan pada Maret 2020 silam. Serta acara resepsi pernikahan yang diselenggarakan oleh Kepala Kantor Kemenag Jombang pada Oktober di tahun yang sama. Kedua acara pernikahan tersebut menjadi polemik di tengah publik karena dianggap mengabaikan protokol kesehatan selama pandemi.

Alhasil, Kapolsek Kembangan dan Kepala Kantor Kemenag Jombang sebagai pihak penyelenggara terpaksa menerima sanksi berupa pencopotan dan mutasi dari masing-masing instansinya.

“Meskipun demikian, belum terdengar kabar dari Kemenag apakah Kepala KUA setempat turut dicopot akibat pelanggaran protokol kesehatan tersebut,” katanya.

Anggota Baleg Fraksi PKS ini meminta supaya Kemenag bisa bersikap secara proporsional. Alasannya, tindakan pencopotan Kepala KUA dinilai sebagai respons yang berlebihan. Mengingat tanggung jawab Kepala KUA hanya pada ranah administratif dan bukan pada ranah penentuan kebijakan strategis.

Komentar