Seri Debat II, Bahas Birokrasi dan Penataan Kota
FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Pasangan calon di Pilwalkot Makassar kurang menghadirkan gagasan strategis saat debat kandidat. Hal ini dikarenakan calon lebih mengeskplorasi program populis.
Ada empat isu strategis yang akan dibahas dalam debat kandidat calon wali kota Makassar di Jakarta, Selasa, 24 November. Semuanya bersentuhan dengan harapan masyarakat. Yaitu; reformasi birokrasi, pelayanan publik, penataan wawasan perkotaan, dan ekonomi.
Komisioner KPU Kota Makassar, Endang Sari mengatakan, debat kandidat seri kedua ini mengalami sedikit perubahan dibandingkan debat seri pertama. Misalnya durasi menjawab untuk pasangan calon.
Koodinator Divisi Sosialisasi, Partisipasi Masyarakat, dan Pendidikan Pemilih ini menjelaskan, penambahan durasi waktu berdasarkan hasil evaluasi seri pertama. Dirasa kurang memuaskan.
Di mana, kata dia, durasi 30 detik yang diberikan ke pasangan calon dianggap tidak cukup untuk menjawab semua pertanyaan. Banyak jawaban paslon yang belum tuntas disampaikan karena keterbatasan waktu. Sudah habis.
"Di debat kedua ini akan kami tambah menjadi 45 detik. Selain durasi menjawab pertanyaan dan tanggapan, dari paslon juga bertambah. Di debat pertama hanya 30 detik, di debat kedua menjadi satu menit 30 detik," jelasnya.
Pengamanan
Soal keamanan, pihaknya memastikan koordinasi dengan pihak Polrestabes Makassar, dan Polda sulsel sudah dilakukan. Termasuk koordinasi berlapis dengan pihak keamanan di Jakarta.
Termasuk mempertimbangkan hasil rakor dengan pihak stasiun televisi, dalam menyiapkan pengamanan berlapis. Mulai dari personel kepolisian, security, tim gegana, dengan pengamanan sampai radius lima kilometer.
"Aturan terkait protokol kesehatan, kami berpedoman pada PKPU 6, 10, dan 13 tahun 2020 yang mengtur terkait penegakan protokol kesehatan pencegahan penyebaran covid-19 di semua tahapan pemilihan," paparnya.
Bedah Program
Pakar administrasi publik Unhas, Muhammad Tang Abdullah melihat ada sejumlah masalah dan kendala yang dialami masyarakat dalam hal pelayan publik. Antara lain waktu, fasilitas dan biaya tambahan dalam pelayanan.
"Apapun jenis pelayanan publik yang diberikan, selalu tidak lepas dari keluhan seperti waktu pelayanan dan biaya. Nah itu yang harus jadi konsentrasi perbaikan dari pasangan calon," ungkapnya.
Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fisip Unhas ini menyampaikan, salah satu strategi untuk menyelesaikan keluhan adalah digitalisasi layanan.
"Digitalisasi layanan kan tujuannya memangkas waktu dan biaya-biaya tambahan jika harus bertemu saat mengurus layanan," tegasnya.
Di sisi lain, hal yang perlu adalah mendekatkan fungsi unit layanan terdekat ke masyarakat. Sebut saja proses pelayanan bisa diurus di tingkat kelurahan.
Nah, hal inilah yang dirasa perlu bagi paslon dalam menyusun program. Sebab, ada dua hal yang belum optimal. Digitalisasi dan mengoptimalkan layanan hingga ke unsur terdekat ke masyarat.
Baca Juga: Undecided Voters Kunci Elektabilitas Paslon
"Konsep bisa ideal dari para paslon, terpenting sebenarnya soal komitmen dan konsistensi dalam menerapkan dan terus melakukan evaluasi. Apa yang kurang dan perlu dibenahi," tegasnya.
Di sisi lain, reformasi birokrasi, kata dia, terpenting bukan hanya aspek kelembagaan, tetapi kultur dalam melayani publik. ASN harus mampu memotivasi pelayanan untuk masyarakat. Bukan mereka yang dilayani.
"Dalam teori itu ada yang disebut public servis motivation. Ini yang harus mampu para paslon pahami dan mampu menerjemahkannya ke para ASN di bawah kepemimpinannya nanti," imbuhnya.
Proker Strategis
Sementara itu, pengamat politik pemerintahan Unhas, Andi Lukman Irwan menegaskan, sudah seharusnya paslon menonjolkan program kerja yang strategi dalam membenahi tata kelola pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
Ia menyebut ada 14 standar layanan publik yang selama ini sudah menjadi SOP pelayanan. Sisa bagaimana para paslon dapat memahami dan mempertajam hal tersebut dalam program kerja mereka.
"Waktu pelayanan, prosedur pelayanan, sarana dan aksebilitas. Semua itu termasuk 14 standar tadi. Ini yang perlu paslon terapakan dan matangkan agar ASN benar-benar terapkan," paparnya.
Di sisi lain, mengenai reformasi birokrasi, para paslon perlu memahami upaya untuk mengedepankan pelayanan terbaik ke masyarakat.
"Para ASN harus mampu secara psikologi menerapkan bahwa mereka yang harus melayani masyarakat. Letak pelayanan dasar tentu di situ," paparnya.
Disamping itu, Lukman juga menegaskan, layanan-layanan dasar sangat perlu menjadi atensi para palson.
"Masalah banjir, macet, dan transportasi publik itu penting sebab itu jadi tiga dintara masalah dasar yang perlu ada solusi konretnya dalam menata perkotaan," imbuhnya.
Setop Populis
Analis politik Unismuh, Andi Luhur Prianto mengatakan, apabila merujuk debat kandidat seri pertama, paslon lebih surplus di program teknis-populis. Tetapi, defisit dalam menghadirkan gagasan strategis yang mampu dijangkau dan diterapkan secara efektif.
Selain itu, paslon juga berusaha mengeksplorasi konten-konten populis, seperti beberapa program bebas iuran atau gratis dan secara komunikasi politik. "Sepertinya mereka (paslon) masih ingin menjangkau segmen pemilih tradisional," paparnya.
Sebenarnya, kata dia, banyak masalah teknis yang membuat debat kandidat tidak berjalan efektif untuk mengeksplorasi gagasan kandidat. Terutama teknis durasi waktu.
"Banyak kandidat yang tidak memanfaatkan durasi dengan baik karena terbatasnya waktu debat," bebernya.
Lebih jauh, ia mengatakan, debat kandidat juga lebih banyak diisi gimmick dan entertaint. Sementara eksplorasi gagasan, tidak sampai pada hal-hal yang bersifat strategis.
"Secara umum, fungsi debat bagi segmen pemilih kota yang rasional adalah untuk lebih meyakinkan pilihan," akunya. (fajar/**)
