Program DP Banyak yang Mubazir, Bisa Jadi Kerugian Negara

Selasa, 24 November 2020 11:02

Direktur eksekutif MDI (Mitra Demokrasi Indonesia), Andi Taufiq Aris

Pemerintahan Danny Pomanto gagal dari sisi perencanaan, penganggaran, dan pengawasan. “Makanya masalah ini bisa dipidana,” sebut ATA.

Pakar juga menyebutkan bahwa berdasarkan UU BPK dan UU Tipikor, pemborosan dalam program pemerintahan itu termasuk tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian negara.

Dicontohkan kegagalan program atau program yang menjadi mubasir di era pemerintahan DP antara lain pengadaan halte smart, pete-pete smart, tong sampah gendang dua.

Pohon ketapang, gerobak kaki limata’, dan gemuknya tenaga honorer dalam Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Sejumlah program pemerintahan Danny Pomanto itu malah belum mampu mengangkat pertumbuhan ekonomi Makassar secara siginifikan. Padahal, APBD saat itu Rp 4 triliun.

Malahan tingkat pengangguran 10,2, tertinggi di Sulsel, angka kemiskinan di atas 700 ribu jiwa.

“Makanya saya katakan bahwa mayoritas masyarakat sudah memahami kegagalan DP saat menahkodai Pemkot Makassar karena bukti-bukti tersebut. Nah, kalau DP banyak bicara soal prestasinya di debat pilwali, mungkin beliau yang gagal paham,” kunci ATA.(rilis tim Appi-Rahman)

Komentar